EKSPOSTIMES.COM- Komisaris Utama PT Petro Energy, Jimmy Masrin, menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi pembiayaan ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Ia mengklaim bahwa semua keputusan yang diambil selama menjabat sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tanpa niat merugikan negara.
“Keputusan yang saya ambil sebagai Komisaris PT Petro Energy adalah langkah korporasi yang sah, tanpa unsur merugikan negara ataupun tindak pidana korupsi,” ujar Jimmy dalam pernyataannya, Rabu (26/3/2025).
Baca Juga: Skandal Kredit LPEI: KPK Tahan Dirut PT Petro Energy, Negara Rugi Rp11,7 Triliun
Namun, sejak 20 Maret 2025, Jimmy telah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 20 hari sebagai bagian dari penyidikan kasus tersebut.
Tim kuasa hukum Jimmy, yang dipimpin oleh Marcella Santoso, membantah keras tuduhan adanya kerugian negara sebesar USD 60 juta dalam kasus ini. Menurutnya, utang PT Petro Energy telah direstrukturisasi secara sah sejak 2021 melalui dua entitas afiliasi, yakni PT Caturkarsa Megatunggal (PT CM) dan PT Pada Idi (PT PI).
Marcella mengungkapkan bahwa status pembayaran utang kedua perusahaan ini masih berjalan sesuai perjanjian. Hingga 12 Maret 2025, PT CM telah melunasi sebagian utangnya, menyisakan USD 1,5 juta dari total awal USD 10 juta.
Baca Juga: KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi Fasilitas Kredit LPEI
Sementara itu, PT PI masih memiliki sisa utang sebesar USD 36,98 juta dari total awal USD 50 juta. Bahkan, pembayaran terbaru masih dilakukan pada 25 Februari dan 5 Maret 2025.
“Jika pembayaran berjalan lancar dan sesuai perjanjian, klaim adanya kerugian negara seharusnya tidak relevan,” tegas Marcella.
Dalam pembelaannya, tim hukum Jimmy juga menyoroti peran Dewan Komisaris yang disebut telah menjalankan tugasnya dengan baik. Saat pertama kali muncul indikasi penyimpangan keuangan oleh direksi, Jimmy disebut langsung memerintahkan audit forensik untuk mengungkap dugaan kecurangan tersebut.
Baca Juga: KPK Beberkan Modus Pinjaman Tambal Sulam dalam Skandal Korupsi LPEI Rp1 Triliun
Hasil audit tersebut bahkan menjadi dasar bagi proses hukum terhadap Direktur Utama PT Petro Energy, yang kini juga berstatus tersangka.
Marcella menegaskan bahwa berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari pemalsuan dokumen, manipulasi laporan keuangan, hingga penyalahgunaan dana dilakukan oleh Direksi tanpa keterlibatan Komisaris.
Ia juga menekankan bahwa persetujuan komisaris atas pinjaman bersifat formalitas administratif, bukan bentuk pengesahan tindakan melawan hukum.
Tim hukum menyayangkan langkah KPK menahan Jimmy, mengingat kliennya sejak awal sudah menunjukkan kerja sama penuh dalam proses penyidikan. Jimmy disebut selalu hadir dalam setiap pemeriksaan dan tetap menjalankan kewajibannya kepada LPEI.
Baca Juga: KPK Kejar Aset Miliaran Rupiah Milik Eks Gubernur Malut Meski Sudah Meninggal
“Dengan sikap kooperatif dan iktikad baik sejak awal, penahanan seharusnya tidak perlu dilakukan,” pungkas Marcella.
Diketahui, dari lima tersangka dalam kasus ini, tiga orang telah ditahan, yakni Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta. Sementara itu, nilai potensi kerugian negara yang semula diperkirakan Rp988,5 miliar kini telah dikoreksi oleh KPK menjadi Rp846,9 miliar.
Kini, publik menanti bagaimana kasus ini akan bergulir. Apakah tuduhan korupsi ini benar adanya, ataukah ada nuansa lain yang melatarbelakanginya?. (tim)
