Ekonomi & Bisnis

Prabowo Ingin BUMN Perbankan Lebih Ramping, Komisaris Dikurangi, Hanya untuk Profesional

×

Prabowo Ingin BUMN Perbankan Lebih Ramping, Komisaris Dikurangi, Hanya untuk Profesional

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perampingan struktur komisaris dan direksi BUMN perbankan agar lebih efisien dan profesional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam menata struktur manajemen bank-bank BUMN. Ia memerintahkan agar jajaran direksi dan komisaris dibuat lebih ramping, menyingkirkan kelebihan jabatan yang dianggap tidak efisien.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Menurutnya, Prabowo melihat bahwa struktur saat ini terlalu gemuk dan perlu dipangkas demi efektivitas dan daya saing.

“Dibandingkan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Rupiah Berfluktuasi, Menko Airlangga Yakinkan Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa Presiden menginginkan hanya orang-orang profesional yang menduduki posisi strategis di direksi dan komisaris bank BUMN. Tidak boleh ada pihak yang hanya sekadar “titipan” tanpa keahlian yang relevan.

“Arahannya jelas, harus diisi oleh orang-orang profesional. Kalau ada yang mewakili kementerian atau lembaga terkait seperti Bank Indonesia, itu sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Sebagai contoh, ia menyebut jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri serta BRI yang sejauh ini diterima dengan baik oleh investor. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan sosok yang tepat akan berdampak positif pada kepercayaan pasar.

Baca Juga: BPI Danantara Pacu Investasi Jangka Panjang, Siapkan Strategi Besar untuk Ekonomi Indonesia

Dalam perombakan ini, jumlah komisaris akan dikurangi agar lebih efisien. Namun, Airlangga menekankan bahwa perampingan ini tidak akan menghilangkan perwakilan pemerintah yang memang bertugas untuk mengawasi kebijakan perbankan negara.

“Biasanya, dalam satu perusahaan ada perwakilan pemerintah maupun lembaga terkait. Misalnya, untuk BRI tetap ada unsur dari kementerian teknis UMKM. Itu tidak berubah,” kata Airlangga.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, manajemen BUMN perbankan tidak lagi menjadi ladang bagi kepentingan non-profesional.

Baca Juga: Jadi Kunci Ekonomi dan Pariwisata Daerah, Gubernur Banten Desak Penyelesaian Tol Serang-Panimbang

Dengan komposisi yang lebih ramping dan tepat sasaran, bank-bank pelat merah diharapkan semakin kompetitif dan dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sbobet

INDOBET365

LALIGA365

pokerqq online

SBET11

slot gacor

yy4d