Nasional

Prabowo Tegur Kepala Daerah Gerindra, Imbas Kebijakan PBB Bupati Pati

×

Prabowo Tegur Kepala Daerah Gerindra, Imbas Kebijakan PBB Bupati Pati

Sebarkan artikel ini
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

EKSPOSTIMES.COM – Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disebut telah memberikan teguran kepada kepala daerah dari partainya. Teguran itu muncul setelah kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menuai polemik di masyarakat.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa arahan langsung dari Prabowo menekankan pentingnya etika dan perilaku kepala daerah.

“(Teguran) agar semua kepala daerah dari Gerindra menjaga perilaku, sopan santun,” ujar Dasco di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, kata Dasco, Prabowo juga mengingatkan agar kepala daerah selalu dekat dengan masyarakat.

“Serta selalu menyerap aspirasi dari masyarakat,” imbuhnya.

Kebijakan Sudewo sebelumnya mendapat sorotan tajam karena dinilai memberatkan warga akibat kenaikan signifikan pajak. Penolakan publik berujung pada langkah politik di DPRD Pati yang membentuk panitia khusus hak angket untuk memproses tuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati tersebut.

Wakil Ketua DPR RI itu mengaku belum mengetahui perkembangan terbaru dari proses pemakzulan. Namun, ia memastikan partainya akan menghormati setiap mekanisme yang berlaku.

Baca Juga: Prabowo Sindir Komisaris BUMN: Untung Harus Nyata, Bukan Rekayasa

“Kami lihat sudah dilakukan proses-proses yang sudah on the track, kami hormati proses itu,” ucap Dasco.

Ia menambahkan, Gerindra akan memantau secara cermat dinamika politik di Pati. Menurutnya, keputusan yang diambil nantinya harus tetap dalam koridor hukum dan aturan perundang-undangan.

“Kami akan ikuti sesuai mekanisme,” ujarnya.

Sebelumnya, Dasco juga menyampaikan bahwa DPR telah menggelar rapat evaluasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai situasi yang terjadi di Pati. Ia menegaskan proses yang ditempuh sudah sesuai aturan.

“Mekanisme penuntutan pelengseran Sudewo sudah sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya pada 14 Agustus 2025.

Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut keseimbangan antara kebijakan fiskal daerah dan sensitivitas sosial masyarakat. Teguran Prabowo dinilai sebagai bentuk pengawasan partai terhadap kader yang memegang jabatan publik agar tidak mengambil langkah yang kontraproduktif dengan aspirasi rakyat.

Dengan situasi yang masih bergulir, nasib politik Bupati Sudewo kini berada di tangan DPRD Pati. Sementara itu, arahan Prabowo kepada kepala daerah Gerindra dipandang sebagai peringatan keras agar seluruh kader menjaga kedekatan dengan rakyat dan mengedepankan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. (*/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sbobet

INDOBET365

LALIGA365

pokerqq online

SBET11

slot gacor

yy4d