EKSPOSTIMES.COM – Gelombang evaluasi besar-besaran mengguncang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencopot 137 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah setelah mencuat persoalan serius, mulai dari dugaan kelalaian yang berujung keracunan massal hingga komitmen pemberantasan praktik korupsi dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Keputusan tegas itu diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, Senin (3/8/2026). Langkah ini diambil menyusul insiden yang menyita perhatian publik, yakni keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang usai menyantap makanan dari dapur MBG. Peristiwa tersebut memicu pertanyaan publik mengenai kualitas pengawasan keamanan pangan di balik program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
“Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia,” tegas Sudaryono.
Data BGN menunjukkan pencopotan dilakukan secara luas. Sebanyak 49 kepala dapur dicopot di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, serta lima di Jawa Tengah.
Menurut Sudaryono, lima kepala dapur di Jawa Tengah yang dicopot termasuk penanggung jawab dapur yang memasok makanan ke SMK Negeri 6 Semarang.
“Termasuk kepala dapur lima itu yang kemarin dapurnya di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” ujarnya.
Pencopotan tersebut menjadi salah satu langkah korektif terbesar sejak Program MBG dijalankan. Di tengah besarnya anggaran dan harapan publik terhadap program peningkatan gizi nasional, insiden di Semarang menjadi alarm bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan pengawasan yang konsisten.
Tak hanya menyoroti aspek keselamatan, Sudaryono juga menegaskan bahwa BGN tidak akan memberi ruang terhadap penyimpangan dalam pengelolaan program, termasuk praktik korupsi.
“Yang jelas kami zero tolerance pada keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, ‘hengki-pengki’, ngentit uang, itu kita zero tolerance,” tegasnya.
Ia menambahkan BGN telah menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar setiap pelaksanaan program dapat diawasi secara berlapis.
“Kami telah siapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, but control is better,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa evaluasi tidak berhenti pada pencopotan kepala dapur semata, tetapi juga diarahkan pada penguatan sistem pengawasan internal. Meski demikian, BGN belum merinci apakah pencopotan 137 kepala dapur tersebut seluruhnya dipicu oleh pelanggaran yang sama atau merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai persoalan berbeda di masing-masing daerah.
Kasus keracunan di Semarang kini menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG membutuhkan standar operasional yang dijalankan secara disiplin di setiap dapur pelayanan. Ke depan, publik akan menantikan sejauh mana langkah evaluasi ini mampu memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat tidak lagi menyisakan risiko serupa. (*/rizky)
