EKSPOSTIMES.COM– Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang menjadi peringatan keras bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi peristiwa tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap segala bentuk pelanggaran, mulai dari insiden keamanan pangan hingga praktik korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan program strategis nasional tersebut.
Usai menjenguk para siswa yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, Sabtu (1/8), Sudaryono menyampaikan pesan tegas bahwa keselamatan penerima manfaat merupakan prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan oleh kelalaian maupun kepentingan pribadi.
“Saya sebagai Kepala BGN yang baru ini memastikan zero tolerance terhadap keracunan, tindak pidana korupsi, dan hanky-panky, titip-menitip duit, itu enggak boleh lagi,” tegasnya dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Minggu (02/08/2026)
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan cakupan Program MBG, tetapi juga pada pengawasan kualitas makanan dan integritas pengelolaannya. Insiden yang diduga menyebabkan ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan dinilai menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi makanan bergizi.
Sudaryono menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin. Menurutnya, kepatuhan terhadap setiap tahapan pengolahan makanan merupakan benteng utama untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Ia menekankan bahwa kepala SPPG memegang tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Kepemimpinan yang tegas, kata dia, menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan penerima manfaat.
“Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Sistem juga diikuti, kemudian komandannya kepala SPPG. Saya paham Anda punya koki, pengawas gizi, atau orang-orang yang bekerja di situ, barangkali mungkin ada satu atau dua yang ngeyel, sehingga harus ada kepemimpinan yang tegas di situ,” ujarnya.
Lebih jauh, Sudaryono mengingatkan bahwa pelanggaran sekecil apa pun terkait kebersihan tidak boleh lagi dianggap sepele. Pegawai dapur yang mengabaikan prosedur, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, maupun tidak memakai masker saat mengolah makanan, harus ditindak tegas.
“Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan atau memakai sarung tangan dan masker sesuai SOP, ya harus dikeluarkan. Harus tegas. Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti, enggak boleh lagi ada toleransi,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah ingin membangun sistem pengelolaan MBG yang tidak hanya mampu menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan dan bebas dari praktik penyimpangan.
Dengan kebijakan zero tolerance yang diumumkan Kepala BGN, seluruh pengelola dapur MBG kini berada di bawah sorotan. Ke depan, keberhasilan program nasional ini tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas, keselamatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap program yang menyangkut kesehatan jutaan anak Indonesia. (Christian)
