EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempertegas dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan pusat. Program tersebut dinilai tidak hanya menyasar perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga membuka ruang penguatan ekonomi daerah melalui keterlibatan sektor pangan lokal.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Hotel Sentra Minahasa Utara, Jumat (8/5/2026).
Mewakili Pemerintah Provinsi Sulut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut Jemmy Ringkuangan mengatakan Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay memberi perhatian serius terhadap kesiapan pelaksanaan program tersebut di seluruh kabupaten dan kota.
Menurut Jemmy, MBG bukan sekadar program bantuan konsumsi, melainkan instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
“Program ini menyentuh dua aspek penting sekaligus, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Karena itu Pemprov Sulut mendukung penuh implementasinya,” kata Jemmy.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berharap rantai pelaksanaan program dapat melibatkan potensi daerah secara maksimal, mulai dari petani, pelaku UMKM pangan, hingga distribusi bahan makanan.
Dengan keterlibatan sektor lokal, kata dia, program MBG diharapkan mampu menciptakan efek ekonomi berantai berupa peningkatan permintaan hasil pangan daerah serta penyerapan tenaga kerja.
“Sulawesi Utara memiliki potensi pangan yang besar. Kami ingin manfaat program ini tidak berhenti pada penerima bantuan, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil II Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan validasi data penerima manfaat di seluruh daerah di Sulut.
Pendataan tersebut mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik yang menjadi kelompok sasaran program MBG.
Menurut Sony, hasil validasi akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.
“Jumlah penerima manfaat akan menentukan kebutuhan layanan di daerah. Karena itu validasi data menjadi tahapan penting sebelum implementasi berjalan penuh,” kata Sony.
Program MBG sendiri diproyeksikan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menekan angka stunting, memperbaiki kualitas gizi anak, serta memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis potensi daerah. (tim)
