EKSPOSTIMES.COM- Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (21/4/2026). Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama lebih dari dua dekade sejak rancangan regulasi tersebut pertama kali dibahas.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pengaturan teknis terkait jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga akan dituangkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP).
“Jaminan sosial nanti diatur di PP,” ujar Dasco usai rapat paripurna.
Menurut dia, skema pembiayaan jaminan sosial tersebut masih terbuka untuk dibahas, termasuk kemungkinan keterlibatan negara. DPR, kata Dasco, akan mengusulkan opsi tersebut kepada pemerintah dalam tahap penyusunan aturan turunan.
Pengesahan undang-undang ini dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi para wakil ketua, di antaranya Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Sebanyak 314 anggota DPR dari total 578 anggota hadir dalam rapat tersebut.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Panitia Kerja RUU PPRT sekaligus Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Dalam forum paripurna, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi.
“Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Puan, yang dijawab serentak “setuju” oleh anggota dewan, disertai ketukan palu sebagai tanda pengesahan.
UU PPRT menjadi regulasi pertama yang secara khusus mengatur perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Selama ini, kelompok pekerja tersebut belum memiliki payung hukum yang komprehensif, meski jumlahnya mencapai jutaan orang.
Meski demikian, sejumlah aspek krusial, terutama terkait jaminan sosial dan mekanisme perlindungan, masih menunggu pengaturan lebih rinci melalui peraturan pemerintah yang akan disusun setelah undang-undang ini berlaku. (dtc/christian)
