EKSPOSTIMES.COM – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pola pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilainya sarat praktik tidak masuk akal. Dalam pidato Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di gedung parlemen, Jumat (15/8/2025), ia menyoroti khususnya pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris.
Prabowo mengawali dengan menyampaikan bahwa ia telah menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk merapikan manajemen BUMN. Salah satu langkah awalnya adalah memangkas jumlah komisaris dan menghapus pemberian tantiem yang dinilainya hanya akal-akalan.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang. Kalau bisa cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem,” ujar Prabowo, disambut tepuk tangan meriah.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegas, TNI Aktif Tak Boleh Duduki Kursi BUMN, Reformasi Adalah Komitmen Negara
Tantiem, menurutnya, hanyalah cara halus untuk mengalirkan uang ke petinggi perusahaan, seringkali menggunakan istilah asing agar publik tak memahami maknanya.
“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti,” ucapnya, membuat ruang sidang riuh dengan tawa.
Kritiknya semakin tajam ketika ia mencontohkan ada komisaris yang hanya hadir rapat sebulan sekali, namun bisa mengantongi tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun.
“Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” sindir Prabowo, lagi-lagi memicu riuh rendah di ruang sidang.
Kepada Danantara, Prabowo memerintahkan agar tantiem tidak perlu diberikan jika perusahaan dalam kondisi merugi. Bahkan, jika perusahaan mencatat laba, harus dipastikan bahwa keuntungan tersebut benar-benar riil, bukan hasil rekayasa laporan keuangan.
“Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan,” tegasnya.
Langkah ini menandai upaya tegas pemerintah dalam memperketat tata kelola BUMN, yang selama ini kerap disorot publik karena pemborosan anggaran dan praktik remunerasi yang tak sebanding dengan kinerja.
Dengan gaya bicara lugas dan sesekali menyelipkan humor, Prabowo berhasil memadukan kritik keras dengan pesan reformasi yang jelas. Bagi sebagian pihak, pernyataannya bisa menjadi awal dari pembenahan serius BUMN; bagi yang lain, ini sinyal bahwa era “rapat sebulan sekali, gaji miliaran” akan segera berakhir. (*/tim)
