EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap semangat reformasi dengan menyampaikan secara lugas bahwa personel aktif TNI tidak diperbolehkan menduduki jabatan di BUMN.
Penegasan ini ia sampaikan dalam forum perbincangan eksklusif bersama tujuh jurnalis nasional, yang digelar di perpustakaan pribadinya, Minggu (6/4/2025).
Dalam suasana penuh keakraban, namun sarat substansi, Prabowo mengatakan bahwa hanya pensiunan TNI yang bisa masuk ke lingkup kerja BUMN. Setelah pensiun, kata dia, seorang prajurit kembali menjadi warga sipil dan berhak berkontribusi di sektor manapun.
“TNI aktif tidak bisa masuk BUMN. Yang boleh hanya pensiunan. Dan ketika pensiun, mereka adalah sipil. Tidak perlu ada dikotomi lagi, yang penting kompetensi dan patriotisme,” ujar Prabowo dengan tegas.
Baca Juga: Dua Oknum TNI dan Anggota Brimob Jadi Tersangka, Kasus Penembakan Polisi di Way Kanan Kian Terang
Prabowo juga menyinggung tentang penempatan TNI aktif di kementerian. Menurutnya, hanya kementerian tertentu yang beririsan langsung dengan urusan pertahanan negara, yang saat ini jumlahnya dibatasi pada 14 kementerian, yang bisa ditempati prajurit aktif.
Sementara itu, dalam reformasi birokrasi, Prabowo mengadopsi semangat pengabdian militer ke dalam tubuh ASN. Konsep mobilitas nasional tanpa pamrih diterapkan lewat kontrak pengabdian baru.
“Setiap prajurit TNI siap ditempatkan di mana saja. Semangat itu kini kita bawa ke ASN, tanpa pamrih, untuk bangsa,” ungkapnya.
Menjawab kekhawatiran masyarakat soal revisi UU TNI 2025 yang dituding memunculkan bayang-bayang dwifungsi ABRI, Prabowo menegaskan bahwa tuduhan itu tak berdasar.
“Saya ini bagian dari ABRI yang dulu berdiri di garis depan reformasi. Tak mungkin saya khianati itu. Revisi UU TNI hanya untuk memperpanjang usia pensiun, agar regenerasi lebih efisien dan stabil,” tegasnya.
Menurut Prabowo, regenerasi cepat tanpa ruang waktu memadai membuat organisasi TNI sulit berkembang. Maka dari itu, revisi undang-undang dianggap perlu demi kontinuitas kepemimpinan yang solid dan terencana.
Menyikapi keresahan publik soal dugaan minimnya transparansi dalam pembahasan UU TNI, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui bahwa sebagian kebingungan berasal dari naskah tidak resmi yang beredar.
“Saya tahu publik gelisah karena baca naskah yang bukan versi sah. Saya akan bantu pastikan dokumen resmi diedarkan secara terbuka dan berkala,” ucapnya.
Prabowo juga menjamin bahwa proses pembahasan RUU Polri akan melibatkan publik secara aktif dan akan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Presiden menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya membangun kepercayaan antar elemen bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam prasangka, melainkan bersatu untuk menjaga semangat reformasi dan stabilitas nasional.
“Tidak boleh ada saling curiga. Kita harus bersatu, jaga arah reformasi, dan bangun Indonesia bersama,” tandasnya. (riz)
