EKSPOSTIMES.COM- Dinamika yang berkembang di internal Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) kembali menuai sorotan. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Maxi Egeten, S.I.P., M.Si., menilai Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) perlu melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan organisasi agar tetap berada dalam koridor tata gereja dan tidak terseret ke ruang politik praktis.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/8/2026), Maxi yang juga merupakan pengurus Pokja Pria/Kaum Bapa (PKB) Sinode GMIM mengatakan, GMIM memiliki sistem organisasi yang kuat, mulai dari tingkat kolom, jemaat, wilayah hingga sinode. Karena itu, setiap kebijakan BPMS, menurutnya, harus berpijak pada Alkitab, Tata Gereja GMIM, dan prinsip-prinsip teologi yang menjadi dasar organisasi.
Ia berpandangan, sejumlah dinamika yang muncul belakangan memberi kesan adanya pergeseran arah kebijakan yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa gereja memasuki wilayah politik praktis. Padahal, kata dia, independensi gereja harus tetap dijaga.
“BPMS perlu membangun paradigma organisasi yang memperkuat citra GMIM sebagai lembaga keagamaan yang independen, bukan organisasi politik. Hubungan baik dengan seluruh lembaga, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, tetap harus dijaga dalam kerangka kelembagaan,” ujar Maxi.
Maxi juga menanggapi berbagai opini yang berkembang terkait posisi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam dinamika GMIM. Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan Kapolda Sulut Irjen Pol Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H tidak tepat jika dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap urusan internal gereja.
Ia menegaskan, tindakan kepolisian harus dipahami sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan hukum, prinsip hak asasi manusia, dan asas praduga tak bersalah.
“Kapolda bekerja dalam koridor penegakan hukum. Itu berbeda dengan intervensi terhadap kebijakan organisasi gereja,” katanya.
Maxi turut menyayangkan munculnya berbagai narasi yang dinilai berupaya mendiskreditkan Kapolda Sulut hingga dibawa ke sejumlah organisasi politik maupun lembaga negara di Jakarta. Menurutnya, langkah tersebut tidak mencerminkan semangat membangun persatuan dan justru berpotensi memperlebar polemik di tengah warga gereja.
Ia berharap seluruh elemen GMIM dapat mengedepankan sikap yang sejuk dan menghindari polarisasi. Fokus utama BPMS, lanjutnya, seharusnya diarahkan pada agenda-agenda strategis gereja, terutama persiapan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) yang dinilai menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi.
“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga marwah GMIM sebagai lembaga gereja dan memastikan seluruh energi organisasi diarahkan untuk menyukseskan agenda-agenda pelayanan, termasuk Sidang Majelis Sinode Istimewa,” ujarnya. (tim)
