EKSPOSTIMES.COM- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan bagi siswa bermasalah yang digelar di barak militer oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai program tersebut tidak melanggar HAM selama tidak ada praktik kekerasan fisik, dan justru berpotensi diterapkan secara nasional jika terbukti efektif.
Hal tersebut disampaikan Pigai usai menerima kunjungan Gubernur Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5). Dalam pertemuan itu, Dedi menjelaskan secara rinci soal program pendidikan di barak yang saat ini sedang dijalankan di wilayahnya.
“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, saya akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan agar model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” ujar Pigai kepada wartawan.
Menurutnya, pendidikan yang mendisiplinkan siswa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, selama dijalankan secara manusiawi dan tetap menghargai hak-hak dasar anak. Pigai menyebut program ini justru menjadi alternatif untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang mengalami kendala serius dalam pendidikan konvensional.
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, dan penyelenggaraan model pendidikan alternatif seperti ini dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau variabel-variabelnya seperti peningkatan kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab itu sejalan dengan HAM, berarti tidak ada pelanggaran,” katanya.
Pigai juga melihat bahwa program pendidikan di barak selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menilai pembentukan karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab adalah kunci dalam mempersiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
“Kalau karakternya tidak humanis, disiplinnya rendah, mentalnya rapuh, tidak produktif, bagaimana kita mau menjadi bangsa yang memimpin di dunia pada 2045?” ujar Pigai.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini menyasar siswa bermasalah yang selama ini cenderung abai terhadap pendidikan. Menurutnya, siswa-siswa tersebut banyak yang menjadi anak jalanan dan tidak mendapatkan lingkungan belajar yang sehat di rumah maupun sekolah.
“Selama ini mereka bolos, bangun jam 10 siang, tidak belajar. Di barak, mereka bangun pagi, belajar, berinteraksi dalam lingkungan yang mendidik,” ujar Dedi.
Ia memastikan seluruh siswa yang mengikuti program ini ditempatkan di barak militer atas persetujuan orang tua. Mereka akan menjalani pendidikan selama 28 hari, didampingi oleh dokter, psikolog, dan guru mengaji, serta tetap mengikuti ujian formal dari sekolah asalnya.
“Program ini tidak mencabut hak mereka sebagai siswa. Mereka tetap terhubung dengan sekolah dan menerima pelajaran seperti biasa,” tambah Dedi.
Dedi juga mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat turut terlibat dalam pengawasan program. Kepala Kanwil HAM Jabar Hasbullah Fudail membenarkan pihaknya akan mengirim tim khusus untuk memastikan program berjalan sesuai prinsip HAM.
Baca Juga: Serangan Brutal di Yahukimo Papua, Komnas HAM Kecam Kekerasan KKB, Desak Negara Lindungi Warga Sipil
“Kami akan pantau secara ketat. Jangan sampai ada pelanggaran HAM dalam pelaksanaan di lapangan,” tegas Hasbullah.
Dengan dukungan dari Kementerian HAM, program pendidikan di barak ini berpeluang menjadi model nasional dalam menangani siswa bermasalah dan meningkatkan kualitas pendidikan karakter di Indonesia. (tim)
