EKSPOSTIMES.COM- Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi kinerja para gubernur di enam provinsi Pulau Jawa selama 100 hari pertama masa kerja mereka. Dari hasil survei ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi dengan capaian 94,7 persen.
Survei yang digelar pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan wawancara tatap muka dan margin of error berkisar antara 4,1–5 persen.
Pendiri dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut Dedi Mulyadi unggul karena aktif menyosialisasikan program kerjanya secara langsung ke masyarakat serta melalui media sosial. “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, YouTube lebih dari 7 juta, dan Instagram 3,5 juta. Ini membuat komunikasi kebijakannya sangat efektif,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
Namun demikian, terdapat selisih signifikan antara tingkat kepuasan terhadap Dedi dan wakilnya, Erwan Setiawan. Survei mencatat hanya 61,3 persen publik puas terhadap kinerja Erwan. “Ada gap hingga 30 persen. Bisa jadi karena birokrasi belum sepenuhnya sejalan dengan langkah KDM (Kang Dedi Mulyadi),” imbuh Burhanuddin.
Salah satu program yang paling dikenal dan mendapat dukungan luas dari warga Jawa Barat adalah kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Sebanyak 89,5 persen responden mengaku mengetahui program ini, dengan 61,4 persen menyatakan setuju dan 31,5 persen sangat setuju. Hanya 5,7 persen responden yang menolak, sementara 1,4 persen tidak memberikan jawaban.
Selain itu, kebijakan larangan kegiatan study tour oleh sekolah diketahui oleh 89,8 persen responden, dengan 57,9 persen setuju dan 31,8 persen sangat setuju. Larangan wisuda sekolah juga mendapat dukungan serupa, di mana 91,1 persen responden mengetahuinya, 58,4 persen setuju, dan 29,9 persen sangat setuju.
Larangan perpisahan di hotel atau gedung juga populer, dengan 87,6 persen responden mengetahui kebijakan tersebut, 64 persen setuju, dan 26,8 persen sangat setuju. Begitu pula larangan membawa ponsel ke sekolah (85,4 persen tahu, 63 persen setuju, 21,6 persen sangat setuju) dan larangan membawa kendaraan bermotor bagi siswa di bawah umur (90 persen tahu, 64,2 persen setuju, 28,6 persen sangat setuju).
Kebijakan penertiban objek wisata ilegal di Puncak Bogor (80,3 persen tahu, 69,8 persen setuju, 20,5 persen sangat setuju) serta penertiban bangunan liar di bantaran sungai (82,2 persen tahu, 70,3 persen setuju, 24 persen sangat setuju) juga mendapat sambutan positif.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan Dedi Mulyadi menjaga komunikasi publik, ditambah tingkat kepuasan tinggi terhadap program-programnya, menjadikannya salah satu kepala daerah paling populer di Indonesia saat ini.
“Dedi Mulyadi memang sangat tinggi popularitasnya. Tak heran jika media banyak memberitakan aktivitasnya karena memang permintaan publik tinggi. Ini yang membedakan dengan gubernur-gubernur lain di Pulau Jawa,” tutup Burhanuddin.
Survei ini sekaligus menjadi barometer awal jelang tahun-tahun politik ke depan, menunjukkan bahwa program konkret dan komunikasi publik yang kuat masih menjadi kunci utama meraih dukungan rakyat. (*/tim)
