EKSPOSTIMES.COM- Ketegangan politik mencuat di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025), saat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melakukan aksi walk out dari rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aksi itu dipicu oleh pernyataan kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai melecehkan peran strategis lembaga legislatif.
Rapat yang sejatinya membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terkait usaha pertambangan, administrasi kependudukan, pengelolaan aset daerah, dan penguatan BUMD, mendadak memanas setelah interupsi dari anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat.
Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Siapkan Barak Militer untuk Preman dan Tukang Onar
Doni menyampaikan keberatan keras atas pernyataan Gubernur Dedi saat Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025. Dalam pidatonya, Dedi menyebut bahwa kepemimpinan tidak bergantung pada anggaran, sembari mencontohkan era raja-raja Nusantara dan VOC yang mampu membangun tanpa menyusun APBD.
“Gubernur bilang, ‘duit mah nuturkeun’. Itu meremehkan fungsi DPRD dalam proses penganggaran. Ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga merendahkan posisi kami sebagai representasi rakyat,” tegas Doni.
Menurutnya, pernyataan itu tidak sekadar menyudutkan DPRD, namun berpotensi menciptakan narasi yang menyesatkan publik tentang fungsi anggaran dalam pemerintahan daerah.
“Kita ini bukan pelengkap penderita. DPRD adalah institusi resmi yang dipilih rakyat dan punya peran vital dalam memastikan anggaran daerah berpihak pada kebutuhan masyarakat,” lanjut Doni.
Tak lama setelah pernyataan itu, seluruh anggota Fraksi PDI-P yang hadir langsung meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk protes politik terhadap sikap Gubernur. Mereka menegaskan bahwa walk out ini bukan sekadar aksi demonstratif, melainkan peringatan serius agar eksekutif tidak melangkah sepihak dalam membuat kebijakan.
“Kami berharap Gubernur membuka ruang dialog, bukan malah menutup mata terhadap fungsi legislatif. Demokrasi daerah dibangun atas dasar kemitraan, bukan dominasi,” ujar Doni usai aksi walk out.
Meski tanpa kehadiran Fraksi PDI-P, pimpinan rapat tetap melanjutkan pembahasan Raperda. Sementara fraksi-fraksi lain memilih bersikap netral dan tidak memberikan tanggapan terbuka, meskipun sejumlah anggota menyayangkan eskalasi yang terjadi antara dua unsur penting pemerintahan daerah.
Sampai berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait insiden walk out tersebut. Namun, sejumlah kalangan mendorong adanya rekonsiliasi politik demi keberlangsungan pembangunan Jawa Barat.
Pengamat politik lokal, Sigit Raharjo, menilai insiden ini sebagai refleksi dari lemahnya komunikasi antarlembaga.
“Keharmonisan antara eksekutif dan legislatif adalah kunci kelancaran pembangunan daerah. Gubernur dan DPRD harus duduk bersama untuk menghindari ketegangan berulang,” jelasnya.
Dengan sorotan publik kini tertuju pada langkah selanjutnya dari Dedi Mulyadi dan pimpinan DPRD Jawa Barat, masyarakat berharap ada penyelesaian elegan yang menjunjung prinsip demokrasi, transparansi, dan sinergi antar lembaga. (tim)
