EKSPOSTIMES.COM- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat suara terkait polemik program pendidikan karakter siswa bermasalah di barak militer yang tengah disorot oleh Komnas HAM. Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa program tersebut lahir dari permintaan langsung orangtua siswa, bukan inisiatif sepihak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Yang menitipkan anaknya ke kami itu orangtuanya sendiri, bukan kami yang memaksa. Jadi yang melapor pun seharusnya mereka, bukan pihak yang tak punya keterkaitan,” ujar Dedi saat meninjau langsung kegiatan pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta, Rabu (14/5/2025).
Baca Juga: Jusuf Hamka Siap Gratiskan Tol Cisumdawu Saat Arus Balik Lebaran, Tunggu Restu Pemerintah
Program pendidikan karakter yang mulai berjalan sejak 2 Mei 2025 ini merupakan hasil kerja sama Pemprov Jabar dengan TNI Angkatan Darat dan Polri. Sebanyak 39 siswa yang memiliki catatan perilaku di sekolah dikirim ke barak militer untuk mengikuti pelatihan bela negara. Tujuannya jelas, menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme.
Dedi menegaskan bahwa pendekatan ini bukan bentuk hukuman, melainkan bentuk pendidikan berkarakter dengan nuansa bela negara.
“Ini bagian dari pola pembinaan, bukan sanksi. Di Jawa Barat, kami menyebutnya pendidikan berkarakter,” jelasnya.
Dedi juga meluruskan narasi yang menyebut program ini memaksa siswa. Ia menyatakan bahwa semua siswa yang mengikuti pelatihan telah mendapat izin dari orangtua mereka.
“Kalau orangtua sudah menyerahkan, berarti mereka juga menyetujui. Ini bukan soal paksaan,” katanya.
Menanggapi kritik, termasuk dari Komnas HAM dan DPR RI, Dedi menganggapnya sebagai bentuk perhatian.
“Mereka itu sayang sama saya, makanya saya enggak boleh salah. Tapi bagi saya, lebih baik melakukan sesuatu meski dianggap salah, daripada tidak berbuat sama sekali,” ujar Dedi dengan gaya khasnya.
Saat ditanya soal efektivitas program dalam membentuk perilaku siswa, Dedi memilih tidak memberikan penilaian pribadi.
“Silakan nilai dari psikolog, guru, atau orangtua. Biar yang profesional yang bicara,” tegasnya.
Ke depan, siswa akan dipindahkan dari barak militer ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Sindangkasih, Purwakarta. Gedung SKB sedang direnovasi agar lebih layak dan nyaman untuk proses belajar akademik.
“Kami sedang siapkan gedungnya. Dicat ulang, lingkungan dibersihkan, toilet dibenahi. Setelah selesai, anak-anak akan pindah ke sana untuk belajar,” kata Dedi.
Selain pelajaran akademik, siswa juga akan dibekali kegiatan olahraga seperti sepak bola dan bulutangkis sesuai minat dan bakat masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pembentukan karakter, kekuatan fisik, dan kesehatan mental.
Meski mendapat sorotan, Pemprov Jabar tetap melanjutkan program ini dengan prinsip transparansi dan evaluasi berkelanjutan. Tujuannya satu: memastikan setiap siswa mendapat kesempatan untuk berubah dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. (tim)
