EKSPOSTIMES.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana tegas untuk menertibkan para preman, tukang mabuk, dan pelaku onar yang meresahkan masyarakat. Mulai Juni 2025, mereka akan diarahkan mengikuti program pendidikan bela negara dan pembinaan kedisiplinan di barak militer.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Dedi melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi, Jumat (10/5/2025). Dalam pernyataannya, Dedi menyebut bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap keresahan warga atas gangguan yang ditimbulkan sejumlah individu di ruang-ruang publik.
“Pemuda-pemuda dewasa nakal yang preman, yang mau jadi preman, yang tukang mabok, tukang bikin onar, mengganggu pasar, mengganggu perempatan, mengganggu investasi, nanti kami akan arahkan untuk mengikuti pendidikan bela negara di barak militer,” ujar Dedi.
Dedi menegaskan bahwa pendekatan hukum tetap berlaku bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, bagi mereka yang tidak memenuhi unsur pidana tetapi kerap membuat keresahan, Pemprov Jabar memilih jalur pembinaan melalui pelatihan kedisiplinan di lingkungan militer.
“Kalau berperilaku pidana, maka proses hukum akan berjalan. Tapi ada juga yang tidak memenuhi unsur pidana, tapi bikin resah. Nah, itu dibawa ke barak militer,” lanjutnya.
Program ini dijadwalkan bergulir setelah selesainya pendidikan bela negara bagi pelajar dan anak muda Jawa Barat yang saat ini tengah berlangsung.
Selain pembinaan, Pemprov Jabar juga menyiapkan skema dukungan ekonomi bagi keluarga peserta program. Mereka akan diarahkan untuk bekerja di sektor informal seperti kuli bangunan, tukang kayu, hingga petani harian, dengan upah yang nantinya dikirimkan langsung ke rumah tangga peserta.
“Untuk keluarga yang ditinggalkan, mereka akan kami arahkan bekerja jadi kuli bangunan, kuli kayu, tukang mikul, tukang macul, tukang nanam. Kami akan memberikan upah yang dikirimkan kepada keluarga,” terang Dedi.
Lebih jauh, Dedi menyebut bahwa penyelesaian masalah sosial di Jawa Barat tidak bisa dilakukan secara instan.
Baca Juga: Viral! Dedi Mulyadi Beri Rp500 Ribu untuk Pria yang Mau Vasektomi
“Problem Jawa Barat tidak akan selesai hanya dalam waktu dua, tiga bulan. Kita perlu waktu, kerja keras, kerja cerdas, dan gotong royong,” tandasnya.
Langkah ini pun menuai sorotan luas dari masyarakat dan pemerhati kebijakan sosial. Banyak yang menilai pendekatan kombinasi antara disiplin militer dan pemberdayaan ekonomi bisa menjadi model penanganan sosial yang lebih manusiawi, selama tetap berada dalam koridor hukum dan hak asasi. (*/tim)
