EKSPOSTIMES.COM- Kontroversi mencuat menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai mengirim siswa berperilaku menyimpang ke barak militer sebagai bagian dari program pendidikan karakter. Kebijakan ini memicu kritik keras dari lembaga perlindungan anak, pegiat hak asasi manusia, hingga wakil rakyat yang menilai pendekatan militeristik tersebut berisiko melanggar HAM dan mengabaikan perlindungan anak.
Menurut Keumala Dewi, Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), pendekatan ini tidak menyelesaikan akar masalah, justru berpotensi melabeli dan menyakiti anak yang sebenarnya korban dari lingkungan sosial yang rusak.
“Banyak anak yang dicap nakal justru mengalami kekerasan, ditelantarkan, atau berasal dari keluarga yang disfungsional. Bukannya dibina, mereka malah dikirim ke tempat yang keras dan penuh tekanan psikologis,” ungkap Keumala di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Sorotan juga datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang menyayangkan tidak dilibatkannya legislatif dalam perencanaan program ini, meski dana Rp6 miliar dari APBD sudah dialokasikan.
“Kami tidak pernah diajak bicara. Program ini tidak dibahas dalam penjabaran anggaran bersama DPRD,” tegas Ono.
Ia juga mempertanyakan indikator “kenakalan” siswa yang sangat bias, salah satunya hanya karena terlalu sering bermain game.
“Seharusnya pendekatan edukatif dilakukan di sekolah bersama psikolog, guru BK, dan pendamping hukum, bukan justru dilempar ke barak militer,” tambahnya.
Kritik paling tajam dilontarkan oleh Imparsial, lembaga pengawas hak asasi manusia. Peneliti utamanya, Annisa Yudha, menyebut program ini sebagai bentuk militerisasi sipil yang bisa menormalisasi kekerasan dalam dunia pendidikan.
“Ketika sipil inferior dan bergantung pada militer untuk mendisiplinkan anak, itu tanda kemunduran demokrasi. Anak-anak bukan tentara. Mereka butuh perlindungan, bukan penertiban ala barak,” ujar Annisa.
Ia menekankan bahwa TNI seharusnya tidak dilibatkan dalam urusan sipil, apalagi menyangkut pendidikan anak yang tergolong kelompok rentan.
Baca Juga: Viral! Dedi Mulyadi Beri Rp500 Ribu untuk Pria yang Mau Vasektomi
Hingga kini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme, pengawasan, dan perlindungan anak selama mengikuti program militerisasi tersebut. Program ini resmi diumumkan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025.
Berbagai pihak mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi total kebijakan ini, dan mengalihkan fokus pada pendidikan berbasis nilai, pendekatan psikologis, dan penguatan peran keluarga serta sekolah sebagai lingkungan pembinaan anak. (tim)
