EKSPOSTIMES.COM- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia angkat suara terkait tragedi memilukan yang terjadi di Yahukimo, Papua. Serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap warga sipil, khususnya para pendulang emas, kembali menumpahkan darah tak berdosa.
Setidaknya 11 nyawa melayang dalam kekerasan yang terjadi antara 5–8 April 2025.
Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, dengan tegas mengecam tindakan kekerasan bersenjata yang mengorbankan masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan aksi brutal tersebut.
Baca Juga: Komnas HAM Desak Polri dan Pemda Tanggung Jawab dalam Kasus Asusila Eks Kapolres Ngada
“Komnas HAM mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap pendulang emas di Yahukimo. Ini jelas-jelas pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Atnike dalam pernyataan resmi yang diterima Jumat (11/4).
Menanggapi tragedi tersebut, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang efektif dan terukur terhadap para pelaku kekerasan. Selain itu, Atnike juga menekankan pentingnya perlindungan nyata bagi warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas sosial ekonomi di daerah rawan konflik.
“Negara wajib hadir untuk menjamin keselamatan warga sipil. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memicu eskalasi kekerasan,” tambahnya.
Komnas HAM turut mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan pelabelan berlebihan yang bisa memicu diskriminasi atau kekerasan lanjutan terhadap warga Papua secara umum.
Peristiwa yang mengguncang ini menimbulkan luka mendalam di tengah masyarakat Papua. Serangan terhadap para pendulang emas tak hanya menewaskan belasan orang, tapi juga meninggalkan trauma, ketakutan, dan ketidakpastian bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyatakan pemerintah mengutuk keras aksi keji tersebut. Dalam rakor lintas kementerian/lembaga yang digelar Kamis (10/4), diputuskan serangkaian langkah strategis untuk memulihkan kondisi Papua.
“Kekerasan di Yahukimo ini menunjukkan pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan. Tindakannya brutal, sporadis, dan biadab,” tegas Budi.
Pemerintah saat ini tengah memprioritaskan upaya evakuasi warga terdampak, termasuk penyediaan bantuan psikososial dan ekonomi bagi korban selamat dan keluarganya.
Rakor yang dipimpin Menko Polhukam diikuti oleh berbagai instansi strategis seperti TNI, Polri, BIN, Kemendagri, dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Atnike mengapresiasi rencana pemerintah tersebut, namun menekankan bahwa tindakan nyata di lapangan jauh lebih penting dari sekadar koordinasi.
“Kami harap pemulihan tidak hanya menyentuh sisi ekonomi, tapi juga psikologis warga. Papua tidak boleh terus-menerus jadi medan ketakutan,” ujarnya.
Tragedi Yahukimo adalah alarm keras bagi negara. Di tengah tuntutan pembangunan dan kesejahteraan, rakyat Papua justru masih harus bertaruh nyawa untuk hidup. Komnas HAM dan pemerintah sepakat keamanan adalah hak dasar. Dan hari ini, hak itu sedang terampas. (tim)
