EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengirimkan sinyal kuat bahwa komitmen terhadap pemerintahan bersih bukan sekadar slogan.
Di tengah derasnya sorotan publik terhadap integritas pejabat publik, Boltim mengambil langkah konkret, mengevaluasi secara menyeluruh dokumen-dokumen pencegahan korupsi tahun 2025.
Langkah ini ditandai dengan digelarnya Rapat Evaluasi Pemenuhan Dokumen Pencegahan Korupsi, Rabu (16/7/2025), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas pemberitahuan dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggarisbawahi pentingnya pelaporan program pencegahan korupsi melalui sistem digital Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Boltim, Hardiman Pasambuna, S.H., yang mewakili Bupati, rapat ini menjadi alarm pengingat sekaligus ajang penegasan bahwa tata kelola yang bersih tidak bisa ditawar-tawar.
“Ini bukan semata-mata tentang pengisian sistem atau formalitas pelaporan. Ini soal integritas. Jangan sampai ada OPD yang tertinggal atau menganggap enteng kewajiban ini,” tegas Hardiman, dengan nada tegas namun diplomatis.
Lebih dari 10 OPD strategis hadir dalam pertemuan tersebut. Tampak hadir jajaran dari Inspektorat, Bappeda, BKPSDMD, BPKPD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dukcapil, DPMPTSP, Dinas Sosial, RSUD Boltim, serta para Kabag dari Setda.
Masing-masing hadir dengan person in charge (PIC) yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaporan MCSP.
Di tengah atmosfer yang penuh perhatian, evaluasi ini juga menjadi pemanasan jelang Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara bersama KPK yang direncanakan digelar dalam waktu dekat.
Forum tersebut akan menjadi panggung penting bagi Boltim untuk menunjukkan keseriusannya dalam menutup setiap celah yang rawan disusupi praktik-praktik koruptif.
Tak hanya itu, evaluasi ini sekaligus menjadi langkah penguatan sistem pengawasan internal. Dengan memastikan bahwa semua laporan sudah terunggah dan sesuai standar, Pemkab Boltim berusaha mengukuhkan dirinya sebagai daerah yang tak mudah diombang-ambing godaan korupsi.
Hardiman menegaskan bahwa sinergi lintas dinas adalah kunci.
“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Pencegahan korupsi harus jadi semangat kolektif. Kita semua punya peran untuk memastikan sistem berjalan dengan benar,” ujarnya.
Di penghujung rapat, ultimatum tegas dilayangkan, semua kekurangan dokumen wajib dilengkapi dan dilaporkan ke MCSP sebelum Rakor digelar. Tak ada ruang untuk penundaan. Tak ada toleransi bagi kelalaian.
Baca Juga: Air Terjun Kanaan Bolmong Tercemar Tambang Emas Ilegal, DLH Ungkap Fakta Mengerikan
Langkah cepat dan sistematis ini menjadi bukti bahwa Pemkab Boltim tak hanya bersikap reaktif terhadap isu korupsi. Mereka bergerak proaktif, terstruktur, dan menyeluruh, menunjukkan bahwa integritas pemerintahan adalah harga mati yang tak bisa ditawar.
Di saat banyak daerah masih berkutat dengan janji-janji antikorupsi, Boltim memilih jalan nyata: memperbaiki dari dalam, menertibkan dari awal, dan memperkuat tembok pengawasan sebelum bencana datang. (*/Farly)
