EKSPOSTIMES.COM- Angin segar penegakan hukum kembali berembus dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Kali ini, sorotan tajam publik tertuju pada mantan Bupati Lampung Timur periode 2021–2025, M. Dawam Rahardjo, yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gerbang rumah jabatan bupati.
Kasus yang menyeret nama Dawam ini berkaitan dengan proyek penataan kawasan gerbang rumah jabatan yang digulirkan pada tahun anggaran 2022. Tak tanggung-tanggung, proyek tersebut menghabiskan pagu anggaran hingga Rp6,996 miliar.
Namun, proyek yang awalnya diklaim untuk menciptakan ikon kebanggaan daerah justru berubah menjadi ladang korupsi berjemaah.
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (17/4/2025), Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan cukup bukti keterlibatan Dawam.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang kami kumpulkan, status yang bersangkutan resmi kami tingkatkan menjadi tersangka,” ujarnya.
Dawam bukan satu-satunya yang terlibat. Tiga nama lain ikut dijerat, yakni MDW, aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Lampung Timur, AC direktur perusahaan jasa konstruksi, dan SS pimpinan perusahaan konsultan proyek. Mereka diduga berkolaborasi merancang manipulasi dalam pengadaan proyek.
Baca Juga: Survei LSI: Prabowo Raih Kepercayaan Tertinggi Publik, Kejagung dan TNI Juga Masuk 3 Besar
Armen menyebut proyek tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pekerjaan konstruksi biasa.
“Ini seharusnya proyek berbasis seni, bukan konstruksi standar. Namun kerangka acuan kerja disusun seolah-olah itu proyek fisik biasa. Ada markup anggaran, dan penyusunan KAK dilakukan secara manipulatif,” tegasnya.
Rencana pembangunan dimulai awal 2021, terinspirasi dari ikon tugu di salah satu kabupaten tetangga. Dawam lantas memerintahkan MDW, yang kala itu menjabat sebagai kepala SKPD, untuk memulai perencanaan. SS, yang diduga meminjam bendera perusahaan, menyusun desain berdasar karya seniman patung asal Bali.
MDW, yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), menyusun kerangka kerja proyek yang menyesatkan. Tak berhenti di sana, proses lelang pun diarahkan kepada perusahaan milik AC. Perusahaan CV GTA akhirnya memenangkan tender, namun proyek justru dialihkan ke pihak ketiga dan dilaksanakan jauh dari standar yang seharusnya.
Baca Juga: Ketua PN Jaksel Tersandung Suap Rp60 Miliar, Skandal Vonis Lepas Raksasa CPO Dibongkar Kejagung
Akibat praktik ini, negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp3,8 miliar.
“Kerugian ini nyata. Proyek dijalankan tak sesuai peruntukannya dan nilainya dimanipulasi,” lanjut Armen.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dawam sempat diperiksa intensif selama 10 jam oleh tim penyidik Kejati pada Senin (20/1/2025). Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 20.00 WIB, mendalami peran Dawam sebagai kepala daerah dalam proses proyek.
Sebagai bagian dari penyidikan, tim juga menggeledah rumah pribadi Dawam, Kantor Bupati Lampung Timur, dan Dinas PUPR setempat. Tujuannya: mengamankan dokumen vital dan bukti elektronik yang menguatkan dugaan korupsi dalam proyek ini.
Kejati Lampung memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan. Penyidik masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan aktor lain serta menelusuri aliran dana yang mencurigakan.
Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi kepala daerah yang terjerat proyek ‘gagah-gagahan’ berbalut estetika, namun berdampak buruk pada keuangan negara. Masyarakat Lampung Timur pun kini menanti: akankah keadilan benar-benar ditegakkan hingga ke akar-akarnya?. (Tim)
