EKSPOSTIMES.COM- Di tengah dinamika politik dan hukum tanah air, kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah lembaga penegak hukum tetap solid. Hal ini terungkap dalam survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang dilakukan pada 22–26 Maret 2025.
Survei nasional ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan periode 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, tingkat kepercayaan publik terhadap sang Presiden masih berada di angka yang mengesankan, yakni 88 persen.
Mayoritas responden menyatakan masih sangat percaya dan cukup percaya pada kepemimpinan mantan Menhan tersebut.
“Kalau dibandingkan survei sebelumnya memang ada sedikit penurunan, tetapi masih dalam margin of error. Artinya secara statistik kepercayaan terhadap Presiden Prabowo bisa dikatakan stabil,” ungkap peneliti LSI, Yoes C Kenawas, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (13/4).
Tidak hanya Presiden, beberapa institusi negara juga mendapat penilaian positif dari publik. Lembaga paling dipercaya setelah Presiden adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan mencapai 83 persen.
Kejaksaan Agung menyusul dengan 75 persen, menegaskan konsistensinya sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya rakyat.
“Dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung menunjukkan konsistensi cukup baik dalam berbagai survei,” tambah Yoes.
Berikut daftar lengkap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan keamanan versi LSI: Presiden Prabowo Subianto 88%, TNI 83%, Kejaksaan Agung 75%, Mahkamah Konstitusi (MK) 72%, KPK 68%, Pengadilan 66%, Polri 65%.
Survei LSI kali ini menggunakan metode double sampling, dengan total 1.214 responden yang tersebar secara nasional. Responden dipilih secara acak dari data survei tatap muka sebelumnya dan diwawancarai melalui telepon oleh enumerator terlatih.
Margin of error survei ini berada di kisaran ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden adalah warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, serta memiliki akses ke telepon atau ponsel. Survei ini juga menyentuh isu-isu hukum nasional seperti RUU KUHAP dan penegakan hukum secara umum.
Tingginya kepercayaan terhadap Presiden dan institusi hukum mencerminkan ekspektasi besar publik terhadap pemerintahan Prabowo dan penegakan hukum yang lebih bersih dan tegas ke depan. Meski tantangan masih membayangi, fondasi kepercayaan ini dapat menjadi modal penting dalam mengawal pembangunan dan reformasi sistem hukum Indonesia. (tim)
