EKSPOSTIMES.COM- Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan tidak ada intervensi politik dalam keputusan pembatalan mutasi jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Klarifikasi ini muncul setelah publik berspekulasi soal keterkaitan posisi Kunto dengan langkah politik sang ayah, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, yang dikenal sebagai salah satu tokoh purnawirawan yang mengkritisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Letjen Kunto Arief, yang semula disebut akan menempati posisi sebagai Staf Khusus KSAD, batal dimutasi dari jabatan strategisnya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Langkah ini memicu banyak tanda tanya, apalagi pembatalan tersebut terjadi hanya sehari setelah pengumuman mutasi besar-besaran di tubuh TNI.
Namun, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi membantah tegas adanya aroma politik di balik keputusan tersebut. Ia menegaskan, pertimbangan pembatalan mutasi murni didasarkan pada dinamika kebutuhan organisasi.
“Tidak ada kaitan dengan status purnawirawan orangtua Letjen Kunto. Ini murni soal belum rampungnya struktur jabatan yang saling terkait,” ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (3/5/2025).
Sebelumnya, mutasi 237 perwira tinggi telah diumumkan lewat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025. Namun keesokan harinya, Kep/554A/IV/2025 diterbitkan untuk membatalkan sebagian mutasi, termasuk jabatan Letjen Kunto. Brigjen Kristomei menyebut, proses itu dilakukan karena adanya gerbong jabatan lain yang belum bisa digeser sesuai alur yang direncanakan.
“Ini seperti permainan puzzle. Jika satu bagian belum pas, yang lain juga akan tertunda. Jadi, bukan karena tekanan atau faktor politik apa pun,” katanya menegaskan.
Namun pandangan berbeda datang dari Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Ia menyebut bahwa pembatalan mendadak terhadap mutasi Letjen Kunto berpotensi menurunkan kredibilitas TNI sebagai institusi profesional yang seharusnya steril dari pengaruh politik.
“Kok bisa tiba-tiba dibatalkan? Ini menimbulkan kesan bahwa TNI rentan digoyang kepentingan politik. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Hasanuddin, Jumat (2/5/2025).
Dari sisi lain, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa dinamika ini justru memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengambil kendali penuh atas arah kebijakan pertahanan.
“Presiden tampaknya ingin Letjen Kunto tetap di posisinya. Ini menunjukkan kendali tegas terhadap militer, dan bisa jadi sinyal positif bahwa Prabowo memang menjalankan fungsinya sebagai presiden ‘seutuhnya’,” kata Jamiluddin.
Baca Juga: Panglima TNI Mutasi 237 Perwira Tinggi: Perkuat Organisasi dan Jawab Tantangan Strategis
Letjen Kunto sendiri belum menyampaikan tanggapan atas polemik yang menyangkut namanya. Namun publik menaruh harapan besar agar TNI tetap menjaga prinsip netralitas dan konsistensi dalam pengambilan keputusan, terutama di tengah transisi pemerintahan dan penataan ulang arah kebijakan pertahanan nasional.
TNI pun menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan akan terus dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis institusi, bukan tekanan eksternal.
Kontroversi pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo menjadi ujian tersendiri bagi citra netralitas TNI. Di tengah suhu politik yang memanas, publik kini menanti langkah konkret dari pucuk pimpinan militer dan pemerintah dalam menjaga profesionalitas dan integritas institusi pertahanan bangsa. (tim)
