EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan langkah antisipatif menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan berdampak luas terhadap kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, hingga gangguan ketahanan pangan. Seluruh unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait diminta bergerak dalam satu komando untuk meminimalkan risiko bencana.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Nino 2026 di Lapangan Presisi Polda Sulawesi Utara, Selasa (4/8). Apel dipimpin Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan dihadiri Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie, Pangdam XIII/Merdeka, Wakapolda Brigjen Pol Awi Setiyono, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan instansi vertikal.
Dalam amanatnya, Gubernur mengatakan Sulawesi Utara kini menghadapi ancaman nyata setelah berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah tersebut memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat.
“Kita tidak sedang bersiap menghadapi potensi, tetapi menghadapi kondisi yang sudah terjadi. Seluruh jajaran harus bergerak cepat dan terkoordinasi,” ujar Yulius.
Ia menjelaskan penurunan curah hujan telah memicu kemarau panjang yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, menyusutnya ketersediaan air baku, kekeringan lahan pertanian, ancaman gagal panen, hingga kenaikan harga pangan akibat terganggunya distribusi.
Menurut Gubernur, penanganan bencana harus bergeser dari pola reaktif menjadi mitigasi yang dilakukan sebelum krisis meluas. Seluruh perangkat daerah dan aparat diminta menghapus sekat koordinasi agar setiap potensi bencana dapat ditangani secara cepat.
Pemprov juga menginstruksikan BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Polda Sulut melakukan pemantauan titik panas (hotspot) secara real time serta memperkuat pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Selain itu, seluruh armada pemadam kebakaran, mobil tangki air, sarana kesehatan, hingga alat berat diminta dipastikan dalam kondisi siap operasi.
Di sektor pangan, Satgas Pangan bersama Perum Bulog diminta menjaga ketersediaan stok beras dan mengendalikan stabilitas harga. Sementara Dinas PUPR, BPBD, dan PDAM diarahkan memperluas distribusi air bersih melalui mobil tangki serta pembangunan sumur bor di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Gubernur juga memberikan peringatan keras terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia meminta Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulut, aparat penegak hukum kehutanan, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memperketat pengawasan sekaligus menindak tegas individu maupun korporasi yang dengan sengaja membakar lahan untuk kepentingan usaha.
Menurutnya, keberhasilan menghadapi dampak El Nino sangat ditentukan oleh kecepatan mitigasi, soliditas koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi memicu bencana. (tim)
