EKSPOSTIMES.COM- Sidang paripurna DPRD Sulawesi Utara pada Selasa, 18 November 2025, bukan sekadar ritual tahunan. Di ruang rapat kantor dewan itu, pemerintah dan legislatif mengetuk arah pembangunan Sulut untuk satu tahun ke depan.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 menjadi penanda awal dari kontur kebijakan fiskal provinsi di tahun politik anggaran berikutnya.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, hadir langsung. Nada optimistis mengiringi sambutannya. Ia menyebut proses pembahasan KUA-PPAS tahun depan berjalan “lancar namun kritis”, sebuah kombinasi yang menurutnya menentukan kualitas dokumen anggaran.
Paripurna ini juga menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, menambah bobot strategis rapat tersebut.
Dalam pidatonya, Yulius tak sekadar menyampaikan apresiasi. Ia menegaskan bahwa kontribusi DPRD, mulai dari koreksi teknis hingga kritik yang lebih tajam, menjadi faktor penting dalam merapikan fondasi anggaran Sulut 2026.
“Komitmen legislatif terlihat jelas dari masukan, rekomendasi, koreksi, hingga kritik konstruktif,” ujarnya, menandai kemesraan antara dua cabang kekuasaan yang kerap diuji dalam urusan anggaran.
Selvanus memperinci bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 dirancang dengan dua pertimbangan utama, yakni kebutuhan riil masyarakat dan realitas kemampuan fiskal.
Pemprov, katanya, tak ingin anggaran dipandu oleh ambisi tanpa menakar kekuatan kas daerah. Masukan legislatif dinilai turut meruncingkan fokus anggaran yang akan dieksekusi seluruh perangkat daerah.
Arah besar pembangunan Sulut tahun 2026 pun dirumuskan jelas: Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi.
Formulasi itu, menurut Gubernur, bukan jargon birokrasi, melainkan titik konsentrasi yang mesti dijaga setiap perangkat daerah saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Pemprov menekankan bahwa prioritas pembangunan harus bersandar pada kebijakan nasional sembari tetap mengangkat potensi lokal.
Seluruh perangkat daerah, ia ingatkan, wajib mengeksekusi program prioritas dengan disiplin. Fokusnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Sulut. Penandatanganan kesepakatan ini disebutnya sebagai “start resmi” penyusunan program kerja tahun depan agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Menutup pidato, Yulius kembali mengikat komitmen eksekutif dan legislatif dalam satu garis lurus, yaitu pembangunan Sulut yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Bersama-sama, kita tegaskan komitmen untuk membangun Sulut yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (tim)
