EKSPOSTIMES.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa fenomena El Niño 2026 telah memasuki kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, sehingga berisiko memperparah musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September dan berpotensi memengaruhi ketahanan pangan, ketersediaan air, energi, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., dalam Dialog Nasional bertajuk Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Niño Kuat yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Menurut Faisal, El Niño bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan tantangan pembangunan yang dampaknya menjalar ke berbagai sektor strategis. Karena itu, informasi iklim harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bertindak sebelum risiko berubah menjadi bencana.
“El Niño merupakan tantangan yang berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. Membangun ketahanan menghadapi El Niño memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor yang didukung oleh informasi iklim yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
BMKG menjelaskan bahwa El Niño bukanlah musim kemarau, tetapi fenomena iklim global yang memperkuat dampak musim kemarau ketika keduanya terjadi secara bersamaan. Akibatnya, sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan, meningkatnya ancaman kekeringan, berkurangnya cadangan air, gangguan produksi pertanian, meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga tekanan terhadap sektor energi dan kesehatan masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi, BMKG mengungkapkan telah menyampaikan prediksi El Niño sejak Maret 2026 agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan strategi mitigasi.
Faisal menegaskan BMKG kini mengedepankan pendekatan From Early Warning to Early Action, yaitu memastikan setiap informasi iklim tidak berhenti sebagai peringatan, tetapi benar-benar menjadi dasar tindakan nyata di lapangan.
“Informasi iklim harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata sehingga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif sebelum dampak terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, layanan BMKG kini semakin diarahkan pada kebutuhan sektoral, mulai dari penyusunan kalender tanam adaptif, pengelolaan sumber daya air, mitigasi kebakaran hutan dan lahan, dukungan bagi sektor kesehatan dan energi, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila diperlukan.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menekankan bahwa perubahan iklim harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah perlu meninggalkan pola penanganan yang bersifat reaktif dan beralih pada langkah antisipatif yang berbasis analisis ilmiah.
“Kita harus memastikan bahwa respons yang kita bangun tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim,” kata Rachmat.
Melalui dialog nasional tersebut, BMKG menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi ancaman El Niño. Dengan informasi iklim yang akurat, respons yang cepat, dan koordinasi antarlembaga, pemerintah berharap dampak terhadap ketahanan pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, dan keberlanjutan pembangunan nasional dapat ditekan semaksimal mungkin. (*/Rizky)
