EKSPOSTIMES.COM- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat langkah reformasi tata kelola pertanahan nasional melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Program strategis yang didukung Bank Dunia ini memasuki tahap awal implementasi dengan digelarnya Kick Off Implementation Support Mission, Senin (6/10/2025) di Aula Prona, Jakarta.
Dalam forum yang dihadiri oleh pejabat lintas kementerian, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa keberhasilan ILASPP tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, melainkan pada komitmen dan integritas pelaksanaannya.
“Keberhasilan ILASPP tidak ditentukan oleh besar kecilnya dana, tetapi oleh cara kita menjaga dan menjalankannya dengan tanggung jawab,” tegas Pudji.
Ia kemudian memaparkan lima langkah percepatan untuk memastikan ILASPP berjalan efektif dan berorientasi hasil nyata. Pertama, mengoptimalkan potensi anggaran yang belum terserap di triwulan IV. Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kajian dan pelatihan bersama mitra strategis. Ketiga, memperkuat peran Steering Committee agar arah kebijakan lebih fokus. Keempat, mempercepat proses pengadaan untuk mendukung kelancaran program. Dan kelima, menyusun Annual Work Plan (AWP) 2026 yang harus rampung sebelum November 2025 sesuai ketentuan Loan Agreement.
Baca Juga: Delapan Biro Setjen ATR/BPN Paparkan Progres Program di Hadapan Sekjen Pudji Prasetijanto
Pudji menekankan bahwa seluruh tahapan ILASPP harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, dan integritas tinggi.
“Mari kita pastikan semua proses ini terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita butuh hasil yang reliable dan konsisten, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujarnya dengan tegas.
Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa ILASPP merupakan proyek nasional senilai 653 juta dolar AS (sekitar Rp11,08 triliun), berlangsung selama 2025–2029, dan melibatkan tiga kementerian/lembaga utama.
“Per 30 September 2025, realisasi anggaran ILASPP di Kementerian ATR/BPN tercatat sebesar Rp44,226 miliar atau 9,03% dari total pagu Rp0,49 triliun,” papar Andi.
Sementara itu, Task Team Leader World Bank, Willem van der Muur, menekankan pentingnya memperkuat aspek pengadaan dan mitigasi risiko untuk menjaga keberlanjutan proyek. “Kami berharap misi ini berjalan lancar dan semakin memperkuat komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Deputi Kemenko Infrastruktur Nazib Faizal, serta perwakilan dari Kemendagri, Bappenas, dan World Bank.
Dengan peluncuran ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem administrasi pertanahan yang modern, terintegrasi, dan berpihak pada kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. (Rizky)
