EKSPOSTIMES.COM- Pemerintah resmi mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan target penyelesaian lebih awal dari jadwal semula. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diangkat paling lambat Juni 2025, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II dituntaskan maksimal Oktober 2025.
Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Baca Juga: Pengangkatan CPNS Diundur ke Oktober 2025, Begini Kata MenPAN-RB
“Kami pastikan percepatan ini tetap memperhatikan kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,” tegas Prasetyo.
Percepatan ini bukan sekadar mempercepat proses rekrutmen, tetapi juga menandai babak akhir kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN.
Sejak 2005, pemerintah telah menerapkan berbagai skema afirmasi untuk mengakomodasi tenaga honorer. Namun, sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, penataan tenaga non-ASN harus dituntaskan tahun ini.
Baca Juga: Kapolri Dorong Penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Tingkat Daerah
“Ini adalah afirmasi terakhir bagi tenaga honorer. Ke depan, pengangkatan ASN hanya akan dilakukan melalui jalur seleksi reguler, sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Prasetyo.
Ia juga menekankan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam agar proses pengangkatan tetap adil dan profesional, sesuai dengan prinsip meritokrasi.
Presiden menegaskan bahwa menjadi ASN bukan sekadar mendapatkan pekerjaan, melainkan tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat.
Baca Juga: KPK Tegaskan ASN dan Pejabat Negara Wajib Tolak Gratifikasi Lebaran
“Rekrutmen ASN harus memastikan bahwa negara memiliki aparatur yang profesional dan berkualitas. Ini bukan sekadar soal membuka lapangan kerja, tetapi soal pengabdian kepada rakyat,” tegasnya.
Dengan percepatan ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat lebih cepat, seiring dengan kebutuhan birokrasi yang terus berkembang.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pada awalnya, pengangkatan CPNS direncanakan pada Oktober 2025, sementara PPPK pada Maret 2026. Namun, dalam dua minggu terakhir, Kementerian PANRB, BKN, dan instansi terkait menemukan skema percepatan tanpa mengorbankan hak-hak CASN.
“Alhamdulillah, mekanisme percepatan ini sudah diuji dan Presiden langsung menyetujui karena berpihak pada rakyat dan calon ASN,” ujar Rini.
Kini, pelaksanaan pengangkatan CASN diserahkan kepada masing-masing kementerian, lembaga, dan pemda dengan syarat mereka telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis.
Dengan langkah ini, ribuan CASN yang telah menunggu kepastian nasibnya akhirnya bisa bernapas lega. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengawal percepatan ini hingga tuntas, memastikan seluruh proses berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. (tim)
