EKSPOSTIMES.COM- Gelombang kemarahan rakyat Kolaka tampaknya belum reda. Setelah laporan dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kolaka tak kunjung ditindaklanjuti, organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) bersiap turun ke jalan untuk Aksi Jilid II di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara.
Bagi Pekat IB, diamnya penegak hukum adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat pemberantasan korupsi. Sudah dua bulan sejak laporan resmi mereka masuk ke meja Kejati Sultra, tepatnya pada 14 Agustus 2025, namun hingga kini, tak ada tanda-tanda keseriusan aparat untuk menindaklanjutinya.
“Aksi demonstrasi nanti adalah aksi damai, tapi juga peringatan keras. Kami ingin tahu sejauh mana Kejati bekerja. Jangan biarkan kasus ini dikubur,” tegas Haeruddin, Ketua DPD Pekat IB Kolaka, dengan nada kecewa.
Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra yang mengungkap adanya aliran dana mencurigakan senilai Rp11,9 miliar ke rekening pribadi yang sama sekali bukan milik perusahaan. Ironisnya, tiga rekening itu tercatat atas nama sopir pribadi Ketua Perumda, mertua, dan kemenakan.
Sebuah pola yang, bagi banyak pihak, menyerupai modus klasik penggelapan uang publik dengan dalih administrasi internal.
Haeruddin menduga, permainan ini tak berdiri sendiri. Ia menuding adanya jaringan nepotisme yang menguasai tubuh Perumda Kolaka, di mana Direktur Utama dan Kepala Bagian Humas disebut sebagai saudara kandung.
“Perusahaan daerah dikelola seperti warisan keluarga. Ini bukan bisnis publik, tapi bisnis keluarga atas nama rakyat,” sindirnya tajam.
Kemarahan publik kini mengarah ke Kejati Sultra, yang dinilai terlalu lamban dan terkesan menutup mata.
“Kejati harus berani! Jangan pilih tebang dalam penegakan hukum. Kalau memang ada uang rakyat yang diselewengkan, tangkap pelakunya siapa pun dia,” seru Amril Sabara, Ketua DPW Pekat IB Sultra, yang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Aksi Jilid II.
Aksi tersebut rencananya digelar pekan depan di Kendari, dengan mengerahkan massa dari berbagai kabupaten.
Pekat IB menegaskan, mereka tidak akan berhenti sebelum KPK atau Kejati benar-benar membuka seluruh tabir permainan uang di tubuh Perumda Kolaka.
“Kami tidak menuduh tanpa dasar. Ada data, ada bukti, ada temuan resmi BPK. Sekarang tinggal keberanian aparat, apakah mereka berpihak pada kebenaran, atau tunduk pada tekanan,” tutup Haeruddin dengan nada menantang. (Imam Pagala)
