EKSPOSTIMES.COM- Kilau predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Minahasa untuk laporan keuangan 2024 mendadak ternoda. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap indikasi penyimpangan serius pada tiga proyek besar bernilai miliaran rupiah di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Minahasa.
Audit BPK mencatat kelebihan pembayaran hingga Rp1,9 miliar, sebagian sudah dikembalikan, namun sisanya masih “menggantung” tanpa kejelasan. Modusnya, pembayaran 100 persen untuk pekerjaan jalan dan irigasi yang ternyata cacat volume dan melenceng dari spesifikasi kontrak.
Temuan pertama, Preservasi Jalan Wolaang–Manembo senilai Rp4,67 miliar. BPK menemukan pekerjaan senilai Rp42,18 juta tak dikerjakan, dan pelaksana proyek mengaku siap mengembalikan dana.
Baca Juga: BPK Bongkar Borok Keuangan Minahasa, Miliaran Rupiah Raib, Bupati Siap Guncang Kursi Pejabat
Proyek kedua, Pembangunan Jalan Kompleks RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano bernilai Rp12,93 miliar, kelebihan bayar mencapai Rp441,82 juta. Ironisnya, baru Rp15 juta yang disetor kembali ke kas daerah, sisanya belum jelas kapan dilunasi.
Tak kalah janggal, Peningkatan Jaringan Irigasi DIm Taraitak senilai Rp2,75 miliar juga bermasalah, dengan kelebihan bayar Rp86,71 juta.
Secara total, BPK memastikan kelebihan bayar Rp922,84 juta, dengan potensi tambahan kerugian Rp1,03 miliar yang masih diverifikasi. Temuan ini jelas melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sekaligus membongkar lemahnya pengawasan, ketidakcermatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan rendahnya integritas penyedia jasa.
Kepala Dinas PUPR Minahasa, Daudson Rombon, ketika dikonfirmasi tak bisa mengelak.
“Sebagian sudah lunas, sebagian baru panjar. Semua bersedia melunasinya,” ucapnya singkat, mencoba meredam riak publik.
Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, memastikan temuan BPK ini tak akan berakhir di meja laporan.
“Penilaian kinerja pejabat akan objektif dan profesional. Rekomendasi BPK menjadi salah satu dasar mutasi pejabat ke depan,” tegasnya, Jumat (8/8) lalu.
Kini, sorotan publik terbelah dua, menunggu pengembalian dana miliaran rupiah yang masih tersendat, dan menanti apakah badai temuan BPK ini akan benar-benar mengguncang kursi pejabat Minahasa. (len)
