EKSPOSTIMES.COM- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengambil langkah drastis dalam pemberantasan mafia tanah di kementeriannya.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Nusron telah mencopot 16 pejabat BPN yang terbukti terlibat dalam jaringan mafia tanah.
“Kami tidak akan mentoleransi oknum yang bermain dalam praktik kotor ini. Mafia tanah harus diberantas sampai ke akarnya, dan itu dimulai dari dalam tubuh BPN sendiri,” tegas Nusron dalam pernyataannya setelah memberikan khotbah di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy’ari, Jakarta.
Dalam upayanya menciptakan keadilan pertanahan, Nusron menekankan dua strategi utama, pertama penegakan hukum tanpa pandang bulu, dimana mafia tanah yang terbukti menyerobot tanah rakyat harus ditindak tegas.
Nusron menegaskan bahwa hukum harus berjalan adil tanpa ada intervensi atau perlindungan bagi pelaku kejahatan ini. Kedua, membersihkan internal Kementerian.
“Sebagai pimpinan, saya harus menjadi contoh dalam menertibkan anak buah. Mafia tanah tidak bisa beroperasi tanpa keterlibatan orang dalam BPN. Oleh karena itu, kami ambil langkah tegas,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Bantah Isu Pembatalan Pencabutan SHGB Pagar Laut Milik Aguan
Selain pencopotan jabatan, Nusron juga mengungkapkan bahwa beberapa oknum telah dikenakan sanksi lebih berat, termasuk pemiskinan melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Saat ini, sudah ada dua pejabat yang dimiskinkan melalui mekanisme TPPU, salah satunya di Bandung,” ungkapnya.
Tidak hanya fokus pada penindakan, Kementerian ATR/BPN juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah sengketa dan mempersempit ruang gerak mafia tanah.
“Kesadaran masyarakat dalam mengamankan aset tanah mereka menjadi kunci utama. Dengan sertifikasi tanah yang legal dan terdokumentasi, kasus penyerobotan dapat ditekan secara signifikan,” tambah Nusron.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa era pembiaran terhadap mafia tanah telah berakhir.
Nusron Wahid berkomitmen menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan terpercaya di Kementerian ATR/BPN, demi memastikan pelayanan pertanahan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. (kpc/tim)
