EKSPOSTIMES.COM- Nada tegas meluncur dari Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Di hadapan para kepala daerah, Tito tak segan menegur keras sejumlah gubernur yang ramai-ramai memprotes kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Tito, semangat keberatan seharusnya diimbangi dengan introspeksi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di daerah.
“Jangan kemudian menjadi pesimis dan langsung resisten ketika anggaran dipangkas. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan, banyak yang tidak efisien, bahkan akhirnya jadi masalah hukum,” tegas Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Ucapan Tito itu seolah menyentil keras budaya birokrasi daerah yang gemar mengeluh namun enggan berbenah. Ia mengingatkan bahwa tak sedikit kepala daerah yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) akibat salah urus anggaran, dari proyek fiktif hingga mark up belanja rutin yang tak berdampak langsung bagi rakyat.
“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran. Kalau ada masalah, kita bicarakan secara terbuka,” lanjutnya dengan nada menohok.
Baca Juga: Mendagri Tito “Restui” Rapat di Hotel: Jangan Kasihan Daerah, Kasihan Hotelnya!
Tito menyebut, pemotongan TKD bukan bentuk hukuman atau pemangkasan sepihak, melainkan upaya pemerintah pusat untuk mendorong efisiensi dan kemandirian fiskal daerah. Ia menambahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun sudah memberi ruang bagi daerah untuk melakukan exercise ulang terhadap struktur anggaran mereka.
“Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan, pasti akan dicarikan solusi,” ujar Tito.
Sebelumnya, gelombang protes bermula dari pertemuan sejumlah gubernur di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan yang diinisiasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu menyoroti dampak kebijakan pemangkasan TKD terhadap kemampuan fiskal daerah.
Padahal, data pemerintah menunjukkan bahwa meski alokasi TKD naik Rp 43 triliun dalam APBN 2026 menjadi Rp 693 triliun, angka itu masih jauh lebih kecil dibandingkan Rp 919,87 triliun di APBN 2025. Ironisnya, sebagian besar serapan anggaran daerah tahun lalu justru rendah dan tidak produktif.
Dengan teguran keras Tito, sorotan kini berbalik. Publik menunggu, apakah para gubernur akan benar-benar melakukan efisiensi, atau justru terus berlindung di balik jargon “dana dipangkas, pembangunan terhambat”.
Satu hal pasti: pernyataan Mendagri ini telah membuka babak baru dalam hubungan pusat-daerah, di mana transparansi dan akuntabilitas kini menjadi kata kunci, bukan sekadar alasan klasik tentang “keterbatasan anggaran”. (*/Tim)
