EKSPOSTIMES.COM- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyerukan perubahan besar dalam pengelolaan APBD agar menciptakan ruang fiskal yang sehat dan berpihak pada rakyat kecil. Dalam Rapat Koordinasi RPJMD Provinsi Jambi, Rabu (21/5/2025), Bima menegaskan bahwa era anggaran boros untuk kegiatan seremonial tanpa dampak nyata harus segera diakhiri.
“Efisiensi bukan sekadar hemat, tapi soal alokasi ulang anggaran dari kegiatan tidak produktif ke program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Bima Arya di hadapan kepala daerah se-Sumatera.
Baca Juga: Gubernur Sulut Dampingi Wamendagri Bima Arya, Pastikan APBD 2025 Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
Dengan nada tegas, Wamendagri menyindir budaya belanja dinas dan seremoni mewah yang menggerus ruang fiskal daerah. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah pusat yang telah memangkas anggaran perjalanan dinas dari Rp44 triliun menjadi Rp34 triliun, serta anggaran seremoni dari Rp48 triliun menjadi Rp40 triliun.
“Kalau kegiatan tidak mendukung prioritas nasional, delete saja. Ubah arah anggaran untuk makan bergizi gratis, pendidikan rakyat, dan kesehatan masyarakat,” katanya.
Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini sangat konsen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, hingga penguatan lapangan kerja.
“Presiden tidak akan menghadiri kegiatan seremonial yang tidak berdampak strategis. Beliau butuh acara yang menyentuh rakyat, bukan sekadar seremoni,” sebut Bima.
Untuk mempercepat koordinasi, seluruh kepala daerah kini tergabung dalam grup WhatsApp nasional yang memfasilitasi komunikasi langsung dengan Kemendagri.
“Kalau ada kebingungan soal program, tinggal tanya. Semua informasi sudah terbuka, tidak ada alasan untuk tidak efisien,” lanjutnya.
Bima Arya menekankan bahwa arah APBD tahun 2025 harus sinkron dengan visi pembangunan nasional (Astacita) yang digagas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Ia meminta setiap kepala daerah memastikan setiap rupiah anggaran memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Intinya, semua anggaran yang tidak berkorelasi langsung dengan program strategis nasional harus dieliminasi,” tegas Bima dalam keterangan terpisah di Jakarta.
Baca Juga: 53 Peserta Absen di Retreat Akmil Magelang, Bima Arya: Bisa Jadi Ada Kader PDIP
Meski mendorong efisiensi, Bima menegaskan bahwa kebutuhan dasar pelayanan publik seperti blangko KTP Elektronik (KTP-el) tetap wajib dialokasikan. Menurutnya, efisiensi harus disertai dialog dan penyesuaian, bukan pemotongan tanpa pertimbangan.
Dalam forum tersebut, hadir pula jajaran Forkopimda, kepala daerah dari berbagai wilayah termasuk Bupati Ciamis Herdiat dan Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana, serta pejabat Pemkab dan Pemprov Jambi.
Bima menutup arahannya dengan penegasan bahwa efisiensi APBD adalah kunci memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ruang fiskal yang sehat hanya bisa tercipta jika belanja daerah diarahkan dengan cerdas. Bukan sekadar besar, tapi tepat guna dan berdampak langsung,” tandasnya. (tim)
