EKSPOSTIMES.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang telah dilakukan sejak 2025 akan terus dilanjutkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Penegasan tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
“Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas: iya dilakukan,” kata Sri Mulyani menanggapi pertanyaan mengenai keberlanjutan efisiensi anggaran.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian Keuangan tengah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi efisiensi oleh kementerian dan lembaga (K/L). Proses ini akan berlangsung selama dua bulan ke depan dan hasilnya akan menjadi bahan utama dalam penyusunan pagu anggaran APBN 2026.
“Kinerja dari K/L dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Mantapkan Sinergi Strategis dengan IFC di IMF-World Bank Spring Meetings 2025
Menurut bendahara negara tersebut, kelanjutan efisiensi bukan sekadar untuk pemangkasan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari belanja negara memberikan dampak yang besar terhadap pemulihan ekonomi, transformasi struktural, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan alokasi anggaran lebih berkualitas, efektif, dan tepat sasaran.
Belanja negara pada tahun 2026 akan diarahkan pada kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Sri Mulyani menambahkan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya difokuskan pada penghematan operasional, tetapi juga mencakup rekonstruksi belanja agar lebih produktif. Belanja pemerintah ke depan akan lebih difokuskan pada penguatan program prioritas nasional yang dirancang untuk memberi manfaat luas kepada masyarakat.
Sejumlah program unggulan nasional akan terus didorong dalam APBN 2026, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan belanja untuk pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pemerintah akan menggunakan anggaran belanja negara untuk mendukung program-program unggulan nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat maupun unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” ujar Sri Mulyani.
Dalam rangka memperbaiki efektivitas belanja, pemerintah juga akan terus menyempurnakan kebijakan subsidi energi dan non-energi. Tujuannya agar seluruh subsidi semakin tepat sasaran dan selaras dengan perbaikan akurasi data program perlindungan sosial serta mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Pemerintah juga memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif,” lanjutnya.
Peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi bagian dari pendekatan holistik pemerintah dalam reformasi anggaran, guna menciptakan sistem keuangan negara yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Defisit APBN Kuartal I 2025 Capai Rp 104,2 Triliun, Sri Mulyani: Masih Dalam Batas Aman
Efisiensi APBN ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,10 triliun berasal dari belanja K/L, dan sisanya sebesar Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik serta memastikan pembangunan berjalan optimal untuk mencapai visi Indonesia Maju. (*/tim)
