EKSPOSTIMES.COM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) pada dapur pelaksana Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pesan tegas itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) program dan kegiatan kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Senin (27/10/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, serta sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga. Sebelum acara dibuka secara resmi, peserta mendapatkan paparan penting mengenai pengendalian inflasi dan kebijakan ekonomi nasional dari berbagai narasumber.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk turun langsung mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan, terutama menyangkut aspek higienitas dan kelayakan dapur produksi makanan. Menurutnya, program strategis nasional tersebut menyangkut gizi dan kesehatan anak bangsa, sehingga tidak boleh dikelola secara asal-asalan.
“Program makanan bergizi gratis harus betul-betul diperhatikan kelaikannya. Pengawasan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi itu harus proper, dicek betulan, jangan hanya formalitas,” tegas Tito dengan nada serius.
Ia menekankan bahwa setiap sertifikat SLHS yang diterbitkan harus melalui uji kelayakan lapangan yang nyata, bukan sekadar administrasi di atas kertas. Dalam konteks ini, peran Dinas Kesehatan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kedepankan Dinas Kesehatan dalam pengawasan. Di dapur harus benar-benar diperiksa, mulai dari kebersihan, alat masak, bahan makanan, hingga cara penyajian,” tambahnya.
Mendagri juga mengingatkan agar sekolah-sekolah penerima program MBG memiliki kesiapan memadai, terutama dalam aspek Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Ia meminta agar setiap makanan yang disajikan telah melalui pemeriksaan dan dipastikan tidak basi atau berisiko terhadap kesehatan siswa.
Selain itu, Tito mendorong agar pemerintah daerah menjalin koordinasi erat dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini, terutama di daerah-daerah terpencil yang memerlukan pendampingan intensif dari pusat.
“Rekan-rekan kepala daerah harus aktif berkolaborasi dengan BGN. Di wilayah terpencil, BGN juga akan meminta bantuan kepada pemda melalui Kemendagri untuk memastikan program berjalan efektif,” ujarnya.
Melalui arahan tersebut, Mendagri menegaskan kembali bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan higienitas, kualitas, dan keamanan pangan yang diberikan kepada anak-anak Indonesia.
“Jangan ada sertifikat yang asal terbit. Kesehatan anak-anak adalah masa depan bangsa. Kita tidak boleh main-main dengan itu,” pungkas Tito disambut tepuk tangan para peserta rakor. (Farly)
