EKSPOSTIMES.COM- Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Manado tahun 2024 yang menelan anggaran Rp24 miliar mendapat sorotan tajam dari Perkumpulan LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara. Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh PT Duta Tunggal Jaya (DTJ) ini telah melewati tenggat waktu, tetapi hingga kini belum rampung.
Ketua INAKOR Sulut, Rolly Wenas, menegaskan bahwa keterlambatan ini merupakan bentuk kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta ketidakmampuan kontraktor dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
“Sejak awal kami sudah menduga proyek ini akan mengalami keterlambatan. Ini bukan semata-mata kesalahan kontraktor, tetapi juga tanggung jawab PPK. Kalau melihat akar masalahnya, dua pihak inilah yang harus bertanggung jawab,” ujar Wenas dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (26/2).
Menurut Wenas, sejak kontrak ditandatangani pada 5 September 2024, seharusnya kontraktor sudah menyiapkan strategi matang, termasuk kesiapan peralatan, bahan baku, serta tenaga kerja. Namun, kontraktor yang berasal dari Ternate, Maluku Utara ini dinilai tidak memahami kondisi Manado, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi target pekerjaan.
“Mereka kurang memperhitungkan faktor lokal, seperti ketersediaan bahan baku dan logistik. Akibatnya, sejak bulan pertama proyek ini sudah mengalami keterlambatan dalam mengejar deviasi bobot pekerjaan,” lanjutnya.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, PPK tidak bisa lepas tangan begitu saja atas keterlambatan ini. Wenas mempertanyakan apakah PPK telah mengambil langkah tegas, seperti melakukan Show Cause Meeting (SCM) atau memberikan peringatan resmi kepada kontraktor agar pekerjaan bisa segera dikejar.
“PPK harus proaktif dalam mengawal progres pekerjaan. Jangan sampai ada upaya untuk menutupi keterlambatan ini, apalagi sampai ada kongkalingkong dengan kontraktor soal denda keterlambatan,” tegasnya.
Meski kecewa dengan keterlambatan proyek ini, Wenas tetap berharap pembangunan SPAM Manado bisa segera diselesaikan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Sebagai warga, kami ingin proyek ini benar-benar tuntas dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Namun, kami juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dijaga. Jangan ada kompromi dalam penerapan sanksi bagi kontraktor yang melanggar aturan, agar ini menjadi pelajaran bagi proyek-proyek lainnya,” pungkasnya. (Rizky)
