EKSPOSTIMES.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan komitmennya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah yang akan melaksanakan PSU.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan hal tersebut saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU secara virtual, pada Kamis (3/4/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemendagri dan gubernur dari beberapa daerah yang terlibat dalam PSU.
Dalam keterangannya, Ribka menekankan pentingnya pelaksanaan PSU sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan adil bagi masyarakat.
“Seluruh pihak terkait diminta untuk memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut,” ujar Ribka.
Rapat ini turut diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang terlibat dalam pelaksanaan PSU.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan daerah dalam menyelenggarakan PSU pada tanggal 5 dan 9 April 2025, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam mempersiapkan PSU, meskipun suasana Hari Raya Idul Fitri masih berlangsung.
Baca Juga: Wamendagri Tegaskan ASN Dilarang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Idul Fitri 2025
“Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi Lebaran, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU,” kata Ribka.
Ribka mengingatkan agar pelaksanaan PSU menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan di masa depan.
Hal ini sangat berkaitan dengan stabilitas demokrasi dan pemerintahan daerah yang diharapkan dapat semakin baik dan berkualitas.
“PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang seharusnya tidak terjadi. Kejadian serupa harus dihindari, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang dipilih,” tegas Ribka.
Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif selama pelaksanaan PSU.
Ribka juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak, sehingga hasil Pilkada dapat mencerminkan aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing.
Sebanyak lima kabupaten dan satu kota akan melaksanakan PSU pada 5 April 2025, di antaranya Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, dan Kota Sabang.
Sedangkan PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dijadwalkan pada 9 April 2025, mengingat 5 April bertepatan dengan hari Sabtu, yang merupakan hari peribadatan umat Kristen Advent yang mayoritas mendiami wilayah sekitar TPS setempat.
Baca Juga: Kemendagri: Hanya 8 dari 24 Daerah Siap Gelar Pemungutan Suara Ulang Secara Mandiri
Dengan adanya koordinasi yang intensif dan persiapan matang, Kemendagri berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. (Ant/Red)
