EKSPOSTIMES.COM- Dugaan penyelewengan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kasuratan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, mulai mencuat ke permukaan. Pegiat antikorupsi, Darwin Najoan, secara resmi melaporkan mantan Hukum Tua Kasuratan berinisial DN dan mantan pengurus BUMDes ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa.
Laporan tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Darwin menjelaskan bahwa tindakannya merupakan kelanjutan dari aduan masyarakat yang mengeluhkan tidak transparannya pengelolaan anggaran BUMDes. Berdasarkan laporan masyarakat tersebut, Darwin melakukan investigasi mandiri dan menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).
Baca Juga: Pegiat Anti Korupsi Bongkar Masalah Kronis di Balik BUMDes Minahasa
Dalam hasil penelusurannya, Darwin menemukan bahwa eks Hukum Tua Kasuratan, DN, tidak mampu memberikan keterangan yang jelas mengenai kelanjutan pengelolaan BUMDes setelah penyerahan anggaran.
“Dalam keterangannya, saudari DN justru mengaku tidak mengetahui perkembangan BUMDes pasca serah terima dana. Hal ini sangat janggal, mengingat dia pernah menjadi penanggung jawab utama pemerintahan desa,” ujarnya.
Tak hanya DN, mantan pengurus BUMDes yang juga dimintai keterangan, berinisial AT, menyatakan tidak mengetahui secara pasti jumlah dana yang dikelola. Keterangan ini semakin menguatkan kecurigaan adanya upaya menutupi informasi penting terkait penggunaan uang desa.
“Pengakuan seperti itu, dari pihak yang pernah bertanggung jawab, memperlihatkan indikasi lemahnya manajemen, atau lebih parah lagi, ada unsur kesengajaan untuk menutupi praktik-praktik penyimpangan,” tambah Darwin.
Dalam waktu berbeda, Hukum Tua aktif Desa Kasuratan, Brayen Richardo Uwuh, turut memberikan pernyataan yang memperkuat dugaan ketidakwajaran pengelolaan BUMDes di masa lalu. Menurutnya, hingga kini laporan pertanggungjawaban dari eks Hukum Tua maupun eks Ketua BUMDes belum pernah diterima secara resmi oleh pemerintah desa.
“Saya sudah beberapa kali bersurat secara resmi meminta laporan tersebut, namun sampai sekarang tidak pernah diberikan. Ini menjadi persoalan serius,” tegas Brayen.
Berdasarkan data yang diperoleh Darwin Najoan dari sumber internal desa, dana BUMDes yang dikelola pada masa pemerintahan DN berjumlah sekitar Rp125.000.000. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat, namun jejak penggunaannya kini menjadi tanda tanya besar.
Darwin menegaskan bahwa laporan yang ia sampaikan ke Kejari Minahasa bertujuan mendorong penegakan hukum dan menciptakan iklim pemerintahan desa yang bersih. Ia meminta aparat penegak hukum agar menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan terbuka.
“Saya berharap pengelolaan dana BUMDes dilakukan secara transparan dan akuntabel. Peran serta masyarakat sangat penting untuk mengawal dan mengawasi dana publik agar benar-benar memberikan manfaat. Karena itu, laporan ini sudah saya serahkan ke Kejaksaan agar diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kejari Minahasa hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan yang diterima. Namun, desakan dari masyarakat dan pegiat antikorupsi seperti Darwin Najoan menjadi sinyal kuat bahwa kasus ini tidak akan berhenti di meja pelaporan semata. (Riz)
