EKSPOSTIMES.COM- Alih-alih membuka akses ekonomi bagi petani, proyek jalan usaha tani di Desa Walantakan, Kecamatan Sonder, Minahasa, justru menuai tanda tanya besar. Dengan nilai anggaran mencapai Rp300 juta, pembangunan jalan yang diklaim sebagai “prioritas desa” itu kini tampak terbengkalai, tertutup semak belukar dan nyaris tak pernah dilalui petani.
Sejumlah warga menilai proyek tersebut tidak tepat sasaran. Lokasi jalan dinilai tak strategis dan tidak memberikan manfaat nyata bagi kegiatan pertanian.
“Jalan untuk petani di sini sudah ada, tapi dibuat lagi jalan baru yang tidak berguna,” ungkap seorang warga yang enggan disebut namanya, Senin (20/10/2025).
Pantauan langsung di lapangan menguatkan dugaan warga. Jalan tersebut dibangun mengarah ke area yang disebut-sebut berdekatan dengan kebun milik Hukum Tua Walantakan, Nike Sembel.
Dugaan pun mencuat bahwa proyek bernilai ratusan juta itu lebih menguntungkan pihak tertentu ketimbang kepentingan publik.
Dikonfirmasi terpisah, Nike Sembel tak menampik keterlibatannya dalam proyek tersebut, namun menyebut pembangunan itu merupakan bagian dari program prioritas desa.
“Jalan usaha tani tersebut adalah prioritas pembangunan,” ujarnya singkat.
Namun, pernyataan itu tak memadamkan kecurigaan warga. Banyak yang menilai dalih “prioritas” hanya menjadi alasan untuk melegitimasi proyek yang sejak awal tidak memiliki urgensi nyata bagi masyarakat tani.
Selain proyek jalan, sorotan publik juga mengarah pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Walantakan. Di bawah kepemimpinan Nike Sembel, BUMDes disebut telah menerima dana hingga Rp400 juta, namun hasilnya justru merugi dan tidak memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
Nike mengakui masih ada dana yang belum jelas keberadaannya.
“Saya akan bicara dengan pengurus BUMDes terkait sisa uang yang mereka kelola. Memang benar masih banyak uang di luar BUMDes karena usaha simpan pinjam yang mereka jalankan,” katanya.
Pernyataan itu justru memperkuat dugaan adanya pengelolaan keuangan yang lemah dan minim transparansi di lingkungan pemerintahan desa. Pengawasan internal pun dinilai nyaris tidak berjalan.
Warga kini mendesak agar Inspektorat Kabupaten Minahasa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek jalan dan dana BUMDes Walantakan.
Mereka menilai, praktik seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penggunaan dana desa.
“Kalau pembangunan hanya untuk segelintir orang, lalu di mana letak keadilan bagi rakyat?” tegas seorang tokoh masyarakat dengan nada kecewa.
Proyek yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian petani, kini justru menjadi simbol lemahnya pengawasan dan dugaan penyimpangan kebijakan di tingkat desa. (farly)
