EKSPOSTIMES.COM– Di tengah transformasi besar-besaran sistem pemerintahan Indonesia, Polri kembali membuktikan eksistensinya sebagai pilar strategis dalam perjalanan Reformasi Birokrasi (RB) nasional. Tak hanya sebagai penegak hukum, kini Korps Bhayangkara menjadi bagian tak terpisahkan dari arsitektur perubahan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2025, Kamis (19/6/2025), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan posisi penting Polri sebagai “implementing agency” RB Tematik, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta hilirisasi energi.
Baca Juga: Facebook Jadi Sarang Penyimpangan Seksual? Polri Ungkap Ribuan Anggota Grup Terlarang
“Polri diharapkan menjadi benteng terdepan. Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, Polri harus sigap menghadapi mafia pupuk, pencurian hasil tani, dan segala bentuk penipuan yang mengancam para petani,” ujar Menteri Rini dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan para peserta.
Tugas Polri bukan hanya di lini pengamanan, tetapi juga mencakup fungsi pendidikan dan penyuluhan, pengawasan distribusi dan logistik, hingga menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat di lapangan.
Namun, untuk menjalankan semua itu, Polri dituntut untuk bertransformasi lebih dalam dan menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan pendekatan Presisi yang menekankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan kini Polri didorong masuk ke era RB Berdampak.
“Transformasi ini bertumpu pada empat elemen kunci,” jelas Menteri Rini.
Grand design kelembagaan, Grand design pelayanan publik, Grand design SDM aparatur, dan Grand design transformasi digital. Empat pilar itu saling terintegrasi dalam satu visi besar Polri yang adaptif, profesional, dan dipercaya rakyat.
Pendekatan RB Berdampak tidak sekadar mengejar capaian angka, tapi berfokus pada output dan outcome nyata yang dirasakan publik. Sebuah lompatan dari sekadar tata kelola menuju perubahan kehidupan sosial.
“Transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi harus menjadi DNA baru Polri,” tegas Rini.
Hasilnya mulai terlihat. Nilai SAKIP Polri 2024 meningkat secara signifikan, menyabet kategori BB (Sangat Baik). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan lalu lintas pun meroket dari 84,83 pada 2023 menjadi 94,92 di tahun 2024. Angka yang tak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi cerminan nyata meningkatnya kepercayaan publik.
Baca Juga: Tanggap Cuaca Ekstrem, Kapolsek Kakas Pimpin Apel Siaga, Ipda Fegy Lumantow: Polri untuk Masyarakat!
“Ke depan, Polri bukan hanya institusi yang siap menerima perintah, tapi juga mampu berpikir strategis, memberi masukan kritis, dan bekerja lintas sektor dengan inovasi dan integritas,” pungkas Rini, menyampaikan harapan masa depan untuk institusi penegak hukum tersebut.
Dalam semangat transformasi birokrasi berdampak, Polri diharapkan menjadi teladan, bukan hanya dalam disiplin dan ketegasan, tetapi juga dalam keteladanan integritas, modernitas, dan kepedulian pada rakyat. Sebab, di era keterbukaan dan partisipasi publik, kepercayaan adalah kekuatan paling utama. (*/riz)
