EKSPOSTIMES.COM- Di tengah hembusan angin perubahan yang terus mendorong transformasi birokrasi Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan pesan tegas dan bernada peringatan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. Berdiri di hadapan para pejabat dan staf di Denpasar, Rabu (26/11/2025), Menteri Nusron menegaskan bahwa reformasi layanan pertanahan hanya bisa terwujud jika selaras dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin modern, kritis, dan intoleran terhadap pungli maupun pelayanan lamban.
“Dua isu pelayanan publik itu proses lama dan praktik pungli. Ini harus ditangani melalui perubahan mindset sekaligus perbaikan sistem. Ekspektasi masyarakat sekarang berbeda. Mereka ingin dilayani cepat dan bersih,” tegasnya, membuka arahan dengan nada yang mencerminkan tuntutan zaman yang tak bisa ditawar lagi.
Ia mengingatkan bahwa 75–80% pekerjaan Kementerian ATR/BPN berada di sektor pelayanan publik. Artinya, segala bentuk respons, keluhan, hingga ketidakpuasan masyarakat langsung mencerminkan kualitas kerja institusi. Dan kini, mayoritas pemohon layanan adalah generasi digital yang tumbuh bersama teknologi, kritis terhadap aturan, serta cepat bersuara di media sosial.
“Generasi sekarang tidak akan mentoleransi percepatan berbayar atau pelayanan yang tidak mengikuti aturan. Dengan media sosial, satu keluhan bisa menjadi isu nasional,” ujarnya, menekankan urgensi adaptasi.
Menurut Menteri Nusron, transformasi harus dimulai dari dua fondasi utama: sistem dan SDM. Pada tataran sistem, ia mendorong penyederhanaan proses bisnis, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan digitalisasi. Banyak prosedur lama dinilai sudah tidak relevan untuk menghadapi kebutuhan publik saat ini.
“Infrastruktur IT harus diperkuat. Digitalisasi adalah kunci untuk mengurangi pungli dengan mengurangi tatap muka. HT dan Roya sudah digital. Berikutnya kita masuk layanan peralihan hak elektronik,” ungkapnya.
Provinsi Bali sendiri memegang peran signifikan dalam pelayanan pertanahan nasional. Dari total 7 juta berkas layanan per tahun yang diproses Kementerian ATR/BPN, sekitar 4% berasal dari Bali. Karena itu, kualitas SDM di wilayah ini sangat menentukan. Menteri Nusron menekankan, kompetensi tanpa integritas tidak akan menghasilkan pelayanan yang dipercaya masyarakat.
“Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” katanya, menegaskan bahwa perubahan bukan pilihan, melainkan keharusan.
Ia berharap jajaran Kanwil BPN Bali dapat menjadi contoh transformasi layanan yang cepat, bersih, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Sebelum pengarahan berlangsung, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging, menyampaikan laporan kinerja. Hadir pula para pejabat administrator dan pengawas, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, yang mendampingi Menteri Nusron dalam agenda di Bali.
Dengan arah kebijakan yang semakin jelas, Bali kini menjadi salah satu daerah yang diharapkan dapat menunjukkan wajah baru pelayanan pertanahan Indonesia modern, tanpa pungli, dan sejalan dengan harapan publik yang terus melaju. (*/tim)
