EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah penertiban birokrasi akan dilakukan hingga ke level pejabat eselon tertinggi. Direktur jenderal (dirjen) yang dinilai membangkang terhadap menteri, kata dia, tidak akan dipertahankan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara bersama dua jurnalis senior dan empat pengamat di kediamannya di Hambalang, Bogor, belum lama ini.
Prabowo menilai persoalan birokrasi tidak semata pada sistem, melainkan juga budaya kerja yang mengakar. Ia menyinggung praktik-praktik menyimpang yang, menurut dia, masih terjadi di sejumlah lini pemerintahan.
“Lingkungan, budaya, dan tata kelola harus dibenahi. Praktik-praktik seperti manipulasi dan penyimpangan tidak bisa dibiarkan,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Ia menekankan pembenahan harus dimulai dari internal masing-masing institusi. Para pejabat diminta melakukan koreksi diri sebelum langkah penindakan diambil.
“Semua lembaga saya minta bersih-bersih. Kalau tidak, akan dibersihkan. Ada dirjen yang melawan menteri, langsung dicopot,” kata dia.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung langkah yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang disebut telah menindak pejabat di lingkungannya. Dua pejabat setingkat dirjen disebut telah mengundurkan diri setelah melalui evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin.
Menurut Prabowo, langkah tegas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan memperbaiki kinerja institusi.
Namun, ia mengakui proses pembenahan tidak mudah. Pemerintah, kata dia, menghadapi resistensi dari dalam, termasuk pejabat yang merasa kebal terhadap pengawasan.
“Kita temukan ada yang merasa untouchable, ada juga lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini tantangan besar,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus melanjutkan reformasi birokrasi secara konsisten guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel. (dtc)
