Jakarta, ET – Ada yang menarik dari drama pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Di tengah badai persoalan ijazah, tekanan politik, dan ancaman Hak Menyatakan Pendapat di DPR, muncul satu nama yang memainkan peran penting dalam menjelaskan jalan keluar: Yusril Ihza Mahendra.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu tampaknya bukan sekadar menjadi komentator hukum dalam krisis politik ini. Pernyataannya justru menjadi salah satu bagian paling menarik untuk dibaca.
Pada 10 November, ketika Gibran dikabarkan menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, Yusril menjelaskan bahwa dirinya siap mencarikan jalan jika Gibran bertanya bagaimana mekanisme pengunduran diri.
Bahkan, Yusril menguraikan secara terperinci mekanisme konstitusionalnya: mulai dari surat pengunduran diri, peran MPR, hingga kemungkinan pemilihan wakil presiden baru dalam waktu 60 hari.
Di sinilah pertanyaan politik mulai muncul.
Mengapa seorang Menko Hukum begitu cepat menjabarkan jalan keluar pengunduran diri seorang Wakil Presiden, ketika proses politik dan persoalan hukum yang melatarbelakanginya masih berlangsung?
Apakah ini semata-mata penjelasan konstitusional, atau ada kalkulasi politik yang lebih besar di baliknya?
Kita tentu tidak memiliki bukti untuk menyebut Yusril sebagai perancang pengunduran diri Gibran. Namun, rangkaian pernyataannya layak mendapat sorotan. Sebab, dalam politik, siapa yang menguasai tafsir hukum sering kali ikut menentukan arah permainan.
Lebih menarik lagi, pada 10 November Yusril menegaskan bahwa Gibran masih sah menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan belum terjadi kekosongan jabatan. Namun, sehari kemudian, Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri.
Perubahan situasi yang begitu cepat ini memperlihatkan bahwa persoalannya bukan sekadar urusan administrasi pengunduran diri. Ada pertarungan legitimasi, kepentingan, dan kalkulasi kekuasaan yang sedang berlangsung.
Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan jika Gibran benar-benar meninggalkan kursi Wakil Presiden?
Apakah Prabowo mendapatkan ruang politik yang lebih leluasa? Apakah persoalan hukum Gibran bisa diredam melalui pengunduran diri? Ataukah ada kekuatan politik yang sedang menata ulang konfigurasi kekuasaan menjelang babak berikutnya?
Jangan sampai konstitusi hanya dijadikan panggung untuk melegitimasi keputusan yang sebenarnya sudah diperhitungkan di ruang-ruang politik tertutup.
Yusril adalah seorang ahli hukum tata negara. Publik berhak menuntut penjelasan yang jernih, bukan sekadar uraian prosedur tentang bagaimana seorang Wakil Presiden bisa mundur.
Sebab, dalam demokrasi, yang paling penting bukan hanya bagaimana kekuasaan bisa dilepaskan, tetapi juga mengapa kekuasaan itu harus dilepaskan dan siapa yang mendapatkan keuntungan darinya.
Jika ini hanya persoalan hukum, biarkan hukum bekerja. Tetapi jika ada permainan politik di baliknya, rakyat berhak mengetahui siapa pemainnya.
Jangan sampai rakyat hanya disuguhi drama pengunduran diri, sementara skenario sesungguhnya dimainkan oleh mereka yang berada di balik panggung.(Kres)
