EKSPOSTIMES.COM- Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan posisinya di barisan teratas lembaga negara paling terbuka. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Polri meraih predikat Informatif dengan skor nyaris sempurna, yakni 98,90.
Nilai itu menempatkan Polri sebagai peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).
Monev KIP merupakan instrumen tahunan untuk menguji kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan berlapis, mulai dari self-assessment questionnaire, verifikasi faktual melalui uji akses dan uji petik, presentasi publik, hingga wawancara dan penetapan akhir.
Dalam proses tersebut, Komisi Informasi menilai kesiapan infrastruktur layanan informasi, kualitas dan ragam informasi yang disajikan, komitmen pimpinan, inovasi pelayanan, hingga pemanfaatan teknologi digital. Polri dinilai unggul di hampir seluruh indikator.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, menyebut capaian itu sebagai bukti konsistensi institusional.
“Nilai 98,90 menempatkan Polri pada kategori tertinggi. Ini menunjukkan keterbukaan informasi tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi diwujudkan dalam layanan yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan publik,” kata Donny, Senin (15/12).
Tak hanya memuncaki kategori LNNK, Polri juga menyabet penghargaan tertinggi nasional, Arkana Wiwarta Prajanugraha, pada Anugerah KIP 2025. Penghargaan ini diberikan kepada badan publik dengan kinerja keterbukaan informasi terbaik secara nasional.
Menurut Donny, capaian Polri patut menjadi rujukan.
“Kami berharap ini menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lain untuk memperkuat transparansi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Dengan skor nyaris sempurna dan penghargaan tertinggi di tangan, Polri menutup Monev KIP 2025 sebagai tolok ukur baru keterbukaan informasi publik di Indonesia. (tim)
