EKSPOSTIMES.COM- Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tambang ilegal demi menjaga sumber daya alam (SDA) nasional tampaknya belum dirasakan masyarakat di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
Dalam Asta Cita Presiden, pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu prioritas utama sebagai langkah menutup kebocoran SDA.
Hal ini juga terus didorong oleh Komisi III DPR RI yang meminta aparat hukum bertindak tegas. Namun, di wilayah hukum Polres Sangihe, kegiatan tambang ilegal justru dilaporkan masih bebas beroperasi.
Berdasarkan informasi yang masuk dapur Redaksi EksposTimes.com, Senin (16/12/2024), aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Entanah Mahamu dan Daralupang, Kampung Bowone, tetap berjalan tanpa hambatan, bahkan dengan menggunakan alat berat.
“Di Entanah Mahamu, ada LL alias Mbau Luka yang menggunakan tiga alat berat. Selain itu, mereka juga membuat bak pengolahan di lokasi tersebut,” ungkap sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya itu, di lokasi yang sama, pengelolaan tambang emas ilegal juga dilakukan oleh HF alias Haji yang menggunakan alat berat untuk operasional. Sementara itu, di Kampung Bowone, aktivitas serupa dilakukan oleh AI alias Ade.
“Pulau Sangihe bisa semakin terancam jika aktivitas tambang ilegal ini terus dibiarkan. Kami berharap polisi segera bertindak dan menerapkan komitmen Presiden Prabowo di wilayah ini,” harap beberapa warga lagi.
Upaya konfirmasi kepada Kapolres Sangihe, AKBP Abdul Kholik, melalui nomor pribadinya 0813-1606-2*** hingga kini belum mendapatkan respons.
ANCAMAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
TAMBANG ilegal di wilayah ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan, terutama bagi pulau-pulau kecil seperti Sangihe.
Warga mendesak pemerintah daerah dan kepolisian untuk segera mengambil tindakan konkret sebelum dampaknya semakin meluas.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian terkait operasi tambang ilegal yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Sementara itu, masyarakat Sangihe berharap perhatian serius dari pemerintah pusat demi menyelamatkan masa depan pulau mereka. (red)
