EKSPOSTIMES.COM- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, kembali mengeluarkan ancaman keras kepada perusahaan tambang yang abai pada aturan. Dari sebuah pos pengungsian di Kecamatan Pelembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu (3/11), nada suaranya terdengar lebih sebagai peringatan terakhir ketimbang sekadar imbauan.
Bahlil berada di lokasi untuk menemui korban bencana hidrometeorologi. Namun di hadapan para pengungsi, ia menjadikan momentum itu untuk mengingatkan para pengusaha minerba yang selama ini beroperasi di atas ambang kesabaran pemerintah.
“Saya tidak akan pandang bulu. Saya bawa Dirjen Minerba untuk memastikan semua perusahaan yang tidak menaati aturan akan ditindak,” ujarnya tegas, Kamis (4/11/2025).
Janji Bahlil sederhana namun tajam, yaitu tambang ilegal dibereskan, izin yang melenceng dicabut. Ia memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi menyeluruh, dari kecocokan izin hingga ketaatan pada standar teknis pertambangan. Perusahaan yang ketahuan bermain-main di luar koridor, kata dia, harus bersiap kehilangan hak usahanya.
“Kalau dalam evaluasi ditemukan pelanggaran, tidak tertib, saya tidak segan mencabut izinnya,” katanya, menutup dengan nada yang mengisyaratkan tak ada ruang negosiasi.
Nada keras ini bukan tanpa dasar. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menegaskan perang terhadap penambangan ilegal yang selama bertahun-tahun menggerogoti sumber daya alam dan merugikan negara.
Instruksi presiden menjadi pegangan bagi kementerian hingga aparat hukum untuk menutup celah kompromi.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang juga melibatkan Bahlil, menjadi ujung tombak eksekusi. Melalui operasi lintas lembaga, satgas ini telah menguasai kembali 3,3 juta hektare kawasan hutan negara yang selama ini digunakan secara ilegal.
Dari jumlah itu, 915 ribu hektare telah diserahkan ke kementerian terkait: sekitar 833 ribu hektare dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk pengelolaan produktif, sementara 81 ribu hektare dikembalikan menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
Adapun 2,39 juta hektare lainnya masih menunggu penyelesaian administrasi sebelum dikembalikan sepenuhnya kepada negara.
PKH kini membidik target baru, yakni menertibkan 4,2 juta hektare aktivitas pertambangan ilegal. Angka itu menggambarkan skala kerusakan yang selama ini berlangsung tanpa kendali. Dengan dukungan penuh kementerian, aparat penegak hukum, dan instruksi presiden, Satgas PKH berambisi memulihkan kendali negara dari hulu hingga hilir.
Di Pelembayan, di tengah tenda-tenda pengungsian dan sisa lumpur bencana, Bahlil seperti mengirim pesan bahwa tragedi lingkungan bukan sekadar bencana alam biasa. Ada praktik-praktik industri yang turut memperburuk daya dukung lingkungan, dan pemerintah, kali ini, tak ingin lagi bersikap lembut.
“Standar pertambangan itu wajib dipatuhi. Kalau tidak, habis,” tegasnya.
Sebuah ancaman yang terdengar seperti janji, lengkap dengan instrumen negara yang kini telah menyiapkan palu. (dtc)
