EKSPOSTIMES.COM- Presiden Prabowo Subianto memimpin prosesi pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024-2029.
Upacara pengucapan sumpah/janji ini digelar secara khidmat di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2024 yang mengatur tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan serta anggota Dewas KPK untuk periode lima tahun ke depan.
Lima tokoh yang kini resmi menjabat sebagai pimpinan KPK adalah, Setyo Budiyanto sebagai Ketua merangkap anggota, serta empat Wakil Ketua merangkap anggota, yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
Sementara itu, anggota Dewas KPK yang juga telah mengucapkan sumpah jabatan adalah, Gusrizal sebagai Ketua merangkap anggota, serta empat anggota lainnya, yakni Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.
Dalam sumpahnya, para pejabat yang baru dilantik berkomitmen menjalankan tugas dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara, tanpa memandang suku, agama, jabatan, maupun golongan tertentu.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa pihaknya akan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tugas, sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menekankan pentingnya mendukung program pemerintah untuk meminimalkan pemborosan dan menegakkan tata kelola keuangan yang bersih.
“Kami akan memastikan bahwa APBN digunakan secara efisien, dan pengadaan barang serta jasa berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Setyo dalam konferensi pers seusai pelantikan.
Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan lembaga tinggi negara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, para Wakil Ketua MPR RI, menteri Kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Acara ini menjadi tonggak baru dalam perjuangan KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kepemimpinan dan pengawasan yang baru, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari korupsi. (rizky)
