EKSPOSTIMES.COM- Dua proyek strategis di Kota Manado tengah menjadi sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) dan Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Sulawesi Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera mengambil langkah tegas.
Pasalnya, proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp24 miliar dan Rusunawa Pendidikan Tuminting senilai Rp11 miliar diduga sarat dengan permasalahan yang berpotensi merugikan negara.
Proyek SPAM yang dikerjakan oleh PT Duta Tunggal Jaya seharusnya sudah rampung sesuai jadwal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak kejanggalan.
Ketua Harian DPP LSM INAKOR, Rolly Wenas, mengungkapkan bahwa pipa besi yang digunakan dalam proyek ini justru berasal dari pipa lama yang hanya dicoak dan disambung ulang, bukan pipa baru sebagaimana mestinya.
“Ini pemborosan anggaran! Selain itu, masih banyak pipa yang belum tersambung, tapi proyeknya sudah dinyatakan selesai. Bahkan, bekas galian jalan tidak diperbaiki, mengganggu aktivitas warga,” tegas Wenas.
Baca Juga: Berbau Korupsi! Inakor dan LAMI Sulut Desak KPK Usut Proyek TPA Wori Rp152 Miliar yang Mangkrak
Meski proyek ini dikategorikan sebagai proyek strategis daerah dan mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Manado, LSM Inakor dan LAMI mempertanyakan mengapa masih terjadi berbagai kejanggalan yang merugikan masyarakat.
Tak hanya proyek SPAM, proyek pembangunan Rusunawa Pendidikan Tuminting yang dikerjakan PT Gomar juga dinilai bermasalah. Ketua LAMI Sulut, Indri Montolalu, mengungkapkan bahwa proyek yang dimulai sejak 30 Juli 2024 itu sudah mendapatkan perpanjangan waktu hingga 50 hari, tetapi hingga 12 Maret 2025 baru mencapai tahap lantai tiga.
“Seharusnya kontraktor menambah tenaga kerja agar proyek ini bisa selesai tepat waktu. Jika terus begini, proyek ini bisa mangkrak dan membuka peluang praktik kecurangan,” kata Montolalu.
LSM Inakor dan LAMI mendesak KPK untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap dua proyek ini. Mereka juga meminta koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Manado guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
“Kami ingin KPK bertindak cepat. Jangan sampai keterlambatan ini berujung pada kerugian negara yang lebih besar,” tandas Wenas. (tim)
