EKSPOSTIMES.COM- Nama Agus Abidin, yang dikenal sebagai Agus Elektrik, kembali mencuat setelah dirinya menjalani pemeriksaan oleh Polda Sulawesi Utara pada Kamis (12/12/2024).
Pemeriksaan yang berlangsung selama sembilan jam, dari pukul 11.00 hingga 20.00 WITA, dilakukan oleh penyidik Subdit Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum.
Pemeriksaan Agus diduga berkaitan dengan sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan praktik mafia tanah di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara.
Namun, Agus membantah menjalani pemeriksaan tersebut. Ketika ditemui awak media di Polda Sulut, ia hanya menjawab singkat.
“Tidak ada yang diperiksa, tidak ada urusan. Cukup-cukup,” sambil menghindari pertanyaan lebih lanjut.
Kasubdit Harda Polda Sulut, AKBP Afrizal Nugroho, membenarkan bahwa Agus diundang untuk memberikan klarifikasi terkait beberapa laporan masyarakat.
“Ini adalah undangan klarifikasi terkait permasalahan tanah di Minahasa Utara,” jelas Afrizal, Kamis (12/12/2024) malam.
Menurut Afrizal, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal.
“Pemeriksaan ini baru sebatas klarifikasi awal untuk menggali informasi lebih lanjut. Kami belum dapat memberikan kesimpulan terkait laporan yang ada,” tambahnya.
NAMA AGUS ABIDIN MENCUAT DALAM RAPAT DPR RI
ISU mafia tanah di Sulawesi Utara bukan hal baru dan bahkan sempat menjadi pembahasan dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, secara khusus meminta Polda Sulut untuk menindak tegas praktik mafia tanah.
Martin bahkan mengungkapkan bahwa nama Agus Abidin kerap disebut dalam aduan masyarakat terkait berbagai permasalahan tanah di wilayah tersebut.
“Pak Kapolda Sulawesi Utara, saya menerima banyak laporan terkait mafia tanah yang sangat marak. Salah satu nama yang sering muncul adalah Agus Abidin,” ungkap Martin di hadapan Kapolri dan para Kapolda se-Indonesia.
Permasalahan mafia tanah telah menjadi perhatian serius karena merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan investasi di Sulawesi Utara.
Polda Sulut memastikan akan menangani laporan ini dengan cermat dan transparan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. (tim)
