EKSPOSTIMES.COM- Dugaan ketidaksesuaian dalam pembangunan Balai Desa Kemasyarakatan di Desa Ranowangko II, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, memicu perhatian serius dari Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI). Lembaga tersebut resmi melaporkan proyek tersebut ke instansi terkait setelah mengidentifikasi sejumlah kejanggalan.
Ketua DPK LAKRI Minahasa, Jamel Omega Lahengko, menjelaskan bahwa proyek yang didanai Dana Desa senilai Rp 146.157.600 itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
“Kami menemukan adanya penggunaan material di bawah standar, pengerjaan yang lambat, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana,” ungkapnya, Rabu (8/1/2025).
Lebih lanjut, LAKRI menyoroti minimnya pelibatan masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu penyebab lemahnya pengawasan terhadap proyek tersebut.
“Keterlibatan warga sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, tetapi hal ini tampaknya diabaikan,” tambah Engko sapaan akrab Jamel.
LAKRI Minahasa mendesak Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh. Mereka berharap tindakan ini dapat mencegah potensi kerugian negara sekaligus memastikan kualitas pembangunan infrastruktur desa.
Sementara itu, Hukum Tua Desa Ranowangko II, Liefke Languju, menegaskan bahwa pembangunan Balai Desa Kemasyarakatan akan menjadi prioritas pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
“Pembangunan ini bukan tidak selesai, tetapi akan kami tuntaskan sesuai RKPDes Tahun 2025,” jelasnya. (rizky)
