EKSPOSTIMES.COM- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan melindungi dana masyarakat dalam kasus pemblokiran rekening pasif atau dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini menyusul rencana PPATK yang akan memblokir rekening tidak aktif selama lebih dari tiga bulan guna mencegah penyalahgunaan untuk aktivitas kriminal.
Dalam keterangan pers resmi yang diterima Rabu (30/7), Budi Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran publik atas kebijakan tersebut. Namun ia menekankan bahwa dana nasabah tetap akan aman dan tidak hilang, meskipun rekening diblokir sementara waktu.
“Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan,” ujar Budi Gunawan
Baca Juga: Kelihatan Kosong, Tapi Dipakai Mafia! Ribuan Rekening Dibekukan PPATK
BG menambahkan bahwa pemblokiran rekening dormant dilakukan sebagai langkah preventif, menyusul temuan bahwa banyak rekening tidak aktif digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk transaksi ilegal, termasuk judi daring, penipuan, dan perdagangan narkotika.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap bahwa sepanjang 2024, lembaganya telah menghentikan sementara sebanyak 28.000 rekening dormant yang terindikasi digunakan untuk aktivitas mencurigakan. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap pemilik rekening sekaligus upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional.
“Penghentian sementara transaksi rekening dormant bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik rekening, serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Ivan.
Ivan menyebut, rekening yang tampak pasif tapi ternyata dikendalikan oleh pihak lain sangat rawan digunakan sebagai media penampungan dana hasil kejahatan, termasuk deposit judi online, penggelapan, hingga tindak pidana narkotika.
Baca Juga: PPATK Bekukan 10 Juta Rekening Bansos Salah Sasaran, Dana Mengendap Rp 2 Triliun
Menanggapi kebijakan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut ambil bagian dalam pengawasan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan perbankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap rekening dormant, serta melakukan pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK.
“OJK meminta bank untuk melakukan analisis terhadap aliran dana serta melakukan penutupan rekening jika ditemukan kesesuaian dengan identitas pelaku kejahatan keuangan,” ujar Dian.
Hingga Juni 2025, OJK mencatat telah meminta pemblokiran terhadap sekitar 17.026 rekening berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam pelaksanaannya, bank juga diminta untuk melakukan enhanced due diligence (EDD), termasuk pengecekan data kependudukan dan transaksi nasabah.
Kebijakan bersama ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat sistem antikejahatan keuangan. Pemerintah, melalui koordinasi lintas lembaga, mendorong sinergi antara PPATK, OJK, perbankan, dan kementerian terkait dalam menutup celah perbankan dari praktik kriminal yang merugikan negara dan masyarakat.
Budi Gunawan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan akan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta hak pemilik dana.
“Intinya, negara hadir untuk melindungi, bukan merugikan. Masyarakat tidak perlu panik, karena dana yang sah tetap akan terjamin keamanannya,” tegas Budi Gunawan. (*/tim)
