EKSPOSTIMES.COM- Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan temuan anggaran yang dinilainya tidak masuk akal dalam sejumlah dokumen belanja dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Salah satu temuan mencolok adalah adanya pengajuan anggaran pembelian tusuk gigi senilai Rp 100 juta oleh salah satu dinas.
“Banyak dinas yang menganggarkan hal tidak masuk akal, kita akan rapikan, Menurutnya, sejak dua bulan terakhir pihaknya telah membuka dan menelusuri secara detail setiap mata anggaran di berbagai dinas.” Ujar Bobby saat ditemui wartawan di kantor Gubernur Sumut, Rabu (30/4/2025).
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran tidak prioritas.
“Ini perintah Pak Presiden untuk mengefisiensi hal-hal yang tidak perlu, bukan yang perlu diefisienkan. Tapi ternyata masih banyak hal-hal seperti itu dipertahankan,” kata Bobby.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak segan-segan mencoret langsung anggaran yang dianggap tidak relevan dan membebani keuangan daerah. Bahkan, Bobby menegaskan akan memberikan peringatan keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap nekat mempertahankan anggaran janggal tersebut.
“Ini kita coret, kita hilangkan. Bagi ASN yang masih bandel akan kita peringatkan,” tegasnya.
Langkah Bobby Nasution ini mendapat perhatian publik, mengingat selama ini banyak sorotan tertuju pada inefisiensi anggaran di pemerintah daerah. Praktik belanja yang tidak transparan dan sarat pemborosan kerap menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan publik.
Di sisi lain, Bobby juga mengumumkan perubahan penting dalam mekanisme pemberian bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada rumah ibadah, khususnya masjid. Selama ini, bantuan dari Pemprov umumnya dialokasikan hanya untuk pembangunan fisik. Namun, mulai tahun ini, akan ada pendekatan baru yang menitikberatkan pada aspek pemberdayaan sumber daya manusia.
“Bantuan rumah ibadah akan kita ganti sedikit metodenya. Selama ini full untuk fisik dan angkanya bervariasi. Nanti kita buat minimal Rp 200 juta, tapi tidak untuk fisik semua, 60 persen fisik dan 40 persen untuk kesejahteraan pemberdayaan masjid,” kata Bobby dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (26/4/2025).
Bobby menjelaskan bahwa pengelolaan masjid tak cukup hanya ditopang oleh bangunan yang baik, namun juga harus disertai peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para pengurusnya.
Karena itu, Pemprov Sumut akan menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur pemberian gaji atau tunjangan bagi imam masjid, guru ngaji, dan muazin.
“Kita ingin pengurus masjid juga bisa hidup layak. Karena mereka bagian penting dari penggerak kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, terutama dari tokoh agama yang selama ini mengandalkan swadaya masyarakat untuk membiayai operasional masjid dan para pengurusnya.
Bobby menegaskan bahwa kedua langkah tersebut efisiensi anggaran dinas dan reformasi bantuan keagamaan adalah bagian dari strategi besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia berharap kebijakan ini menjadi langkah awal menuju pemerintahan daerah yang lebih profesional dan peduli pada kebutuhan riil masyarakat. (Kom/sal)
